SOLOBALAPAN.COM - Buntut dari kontroversi keberangkatan umrah Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS di tengah bencana, Partai Gerindra mengambil langkah tegas.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra resmi mencopot Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, dari posisi Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
Keputusan sanksi politik ini diambil setelah Mirwan kedapatan berangkat umrah ke Arab Saudi, memboyong keluarga, saat wilayahnya masih dilanda banjir bandang dan longsor.
Gerindra Copot Mirwan MS, Soroti Sikap Kepemimpinan
Baca Juga: Netizen Geram! Usai 'Tak Sanggup' Tangani Banjir, Bupati Aceh Selatan Boyong Keluarga Umrah
Dilansir dari akun Instagram @fakta.indo, pencopotan tersebut diumumkan oleh Sekjen Gerindra, Sugiono, sebagai respons cepat partai di tengah kritik publik yang sangat keras.
Partai menilai sikap dan kepemimpinan Bupati Mirwan MS sangat disayangkan di tengah krisis yang dialami warganya.
“Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan. DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujar Sekjen Gerindra, Sugiono, dilansir dari akun Instagram @fakta.indo.
Kontroversi: Surat 'Tak Sanggup' dan Nirempati
Keputusan Mirwan MS pergi umrah ini menjadi sorotan utama publik karena ironi yang terjadi:
Surat Ketidaksanggupan: Hanya beberapa hari sebelum keberangkatan, Mirwan MS sempat menerbitkan surat resmi bernomor 360/1315/2025 yang menyatakan ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor di 11 kecamatan.
Keberangkatan Umrah: Tepat lima hari setelah surat itu keluar, Selasa (2/12/2025), Mirwan MS justru terekam sudah berada di Tanah Suci.
Kabar ini mencuat setelah akun agen travel umrah mengunggah foto Bupati dan istrinya yang berpose di sana.
Ironisnya, perjalanan tersebut bertepatan dengan momen ulang tahun sang istri.
Sementara itu, saat keberangkatan, masih ada warga di kawasan Trumon yang harus bertahan di tenda pengungsian.
Aksi Bupati ini membuat warganet geram dan meluapkan kekesalan, menyoroti tidak adanya rasa empati (nirempati) kepada rakyat yang sedang kesusahan.
Komentar pedas warganet mendominasi, menyinggung kewajiban pejabat publik tersebut.
"Padahal umroh itu bukan suatu kewajiban, tapi pejabat mengurus rakyatnya hukumnya wajib," tulis @orie_mu***, mewakili sentimen mayoritas.
"Sepertinya bencana paling besar Indonesia bukan tanah longsor atau banjir, tapi punya pemimpin yg gak ada empati dan hanya memikirkan diri sendiri," tulis @miqbal***
Ada pula yang menghubungkan aksi ini dengan klarifikasi sebelumnya: "Oh ini yg bilang gasanggup tanganin banjir sambil nangis, abis itu ngerayain ultah istri sambil umroh?," tulis @abilhaqre***
Klarifikasi Bupati dan Evaluasi Etika Publik
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS sempat memberikan klarifikasi melalui unggahan di media sosial pada Jumat (5/12/2025).
Dia mengklaim telah meninjau lokasi bencana beberapa hari sebelum keberangkatannya.
"Alhamdulillah, empat hari lalu saya turun langsung ke lokasi banjir di Trumon. Keadaan sudah lebih baik dan tidak separah daerah lain. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT," tulis Mirwan MS.
Meskipun demikian, tindakan Mirwan MS kini menjadi bahan evaluasi serius bagi masyarakat tentang etika pejabat publik di tengah krisis, yang berujung pada sanksi politik dari partai yang mengusungnya.
Mirwan MS sendiri adalah Bupati Aceh Selatan terpilih untuk periode 2025–2029. (dam)
Editor : Damianus Bram