SOLOBALAPAN.COM - Pasca-bencana alam banjir bandang dan longsor menerjang wilayah Sumatera Utara (Sumut) hingga memakan lebih dari 300 korban jiwa, nama PT Toba Pulp Lestari (TPL) ikut terseret dan menjadi sorotan.
Perusahaan industri pulp ini dituding menjadi salah satu biang kerok yang menyebabkan dampak bencana menjadi sangat dahsyat.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumut menegaskan, berdasarkan kajian awal, aktivitas PT Toba Pulp Lestari ikut menyebabkan kerusakan ekologis pada Ekosistem Batang Toru. Kerusakan inilah yang memperparah dampak bencana ketika cuaca ekstrem terjadi.
"WALHI Sumut menegaskan bahwa kehadiran industri ekstraktif telah menyebabkan deforestasi yang mengorbankan lingkungan dan masyarakat," terang Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba, dikutip dari JawaPos.com, Rabu (3/12/2025).
7 Perusahaan Penyebab Kerusakan Ekosistem Batang Toru
WALHI Sumut menyatakan bahwa total ada tujuh perusahaan yang turut menyebabkan kerusakan ekologis di Ekosistem Batang Toru.
Kerusakan ekologis ini berdampak besar ketika cuaca ekstrem terjadi di Sumut beberapa hari lalu, yang menyebabkan angka korban meninggal dunia sudah mencapai lebih dari 300 orang di Sumut saja.
Selain Toba Pulp Lestari, enam perusahaan lain yang disebut oleh WALHI Sumut adalah PT Agincourt Resources (tambang emas Martabe), PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) (PLTA Batang Toru), PT Pahae Julu Micro (Hydro Power dan PLTMH Pahae Julu), PT SOL Geothermal Indonesia (Geothermal Taput), PT Sago Nauli Plantation (Perkebunan sawit di Tapanuli Tengah), PTPN III Batang Toru Estate (Perkebunan sawit di Tapanuli Selatan).
Tuntutan Keras WALHI: Cabut Izin TPL!
Atas kerusakan ekologis pada Ekosistem Batang Toru yang berdampak besar tersebut, WALHI Sumut menuntut beberapa hal krusial kepada pemerintah.
Diantaranya menghentikan seluruh aktivitas industri ekstraktif di Ekosistem Batang Toru. Termasuk aktivitas Toba Pulp Lestari.
"Mengevaluasi dan mencabut izin PT Agincourt Resources, mengevaluasi dan menghentikan proyek PLTA Batang Toru (NSHE), menutup dan mencabut izin PT Toba Pulp Lestari, termasuk praktik PKR, dan menghentikan aktivitas keempat perusahaan lain yang disebut sebelumnya," terang Rianda.
Tidak hanya itu, WALHI Sumut mendorong agar dilakukan tindakan tegas kepada pelaku perusakan lingkungan.
Kemudian menetapkan kebijakan perlindungan Ekosistem Batang Toru, dan mengevaluasi wilayah rawan bencana untuk mitigasi kejadian serupa.
"Kami tidak ingin bencana ini berulang. Negara harus bertindak dan menghukum para pelanggar," tegas Rianda, berharap pemerintah menetapkan kebijakan perlindungan Ekosistem Batang Toru. (dam)
Editor : Damianus Bram