SOLOBALAPAN.COM - Internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah diguncang prahara besar.
Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), kini berada di ujung tanduk setelah secara resmi didesak mundur oleh jajaran Syuriyah.
Desakan ini muncul bukan tanpa sebab.
Gus Yahya dinilai telah melakukan pelanggaran berat, salah satunya dengan mengundang narasumber yang terafiliasi dengan jaringan Zionisme Internasional dalam acara resmi PBNU, di tengah kecaman dunia terhadap genosida Israel.
Kronologi Rapat Harian Syuriyah: Vonis 'Turun Takhta'
Ketegangan memuncak pada Kamis, 20 November 2025, saat digelar Rapat Harian Syuriyah PBNU di sebuah hotel di Jakarta Selatan.
Rapat yang dihadiri 37 dari 53 pengurus harian Syuriyah ini menghasilkan keputusan mengejutkan yang ditandatangani langsung oleh Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar.
Baca Juga: Solid! PBNU dan Muhammadiyah Kompak Tolak Kedatangan Atlet Israel di Kejuaraan Senam Jakarta
Dalam risalah rapat tersebut, ada dua poin utama yang menjadi dasar desakan mundur:
-
Isu Zionisme: Pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) yang mengundang narasumber terkait jaringan Zionisme Internasional dinilai melanggar nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan mencemarkan nama baik organisasi.
-
Tata Kelola Keuangan: Adanya dugaan pelanggaran hukum syara' dan AD/ART dalam tata kelola keuangan PBNU yang berpotensi merusak eksistensi badan hukum perkumpulan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rais Aam dan Wakil Rais Aam memberikan ultimatum keras.
"Jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU," bunyi putusan tegas tersebut.
Perlawanan Gus Yahya: 'Ini Keputusan Sepihak!'
Merespons "vonis" tersebut, Gus Yahya angkat bicara pada Jumat (21/11/2025).
Ia menolak tuduhan tersebut dan menilai keputusan rapat diambil secara sepihak tanpa memberinya ruang pembelaan.
Gus Yahya menegaskan, pemberhentian tidak hormat harus melalui proses pembuktian yang objektif, bukan sekadar justifikasi sepihak.
”Harus dibuktikan bahwa tindakan-tindakan itu memang sungguh dilakukan... Maka yang bersangkutan harus diberi hak untuk memberikan klarifikasi secara terbuka,” tegas Gus Yahya.
Ia menyerukan perlunya rekonsiliasi agar PBNU tetap solid dan tidak terjebak dalam persaingan antara kubu Syuriyah dan Tanfidziyah.
Reaksi Daerah dan Sekjen PBNU
Polemik ini memicu reaksi beragam. Ketua PWNU Sumatera Utara, Marahalim, menyayangkan keputusan yang dinilai terburu-buru dan tidak melibatkan pengurus daerah.
Ia khawatir preseden ini bisa menimpa pemimpin NU di tingkat wilayah.
Sementara itu, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berusaha menenangkan situasi.
Ia menyebut gejolak ini sebagai dinamika organisasi biasa yang sedang ditangani sesuai mekanisme internal.
“Saya minta semua pengurus dan warga NU tetap tenang, tidak terbawa arus berita yang menyesatkan, dan tidak memperbesar kesalahpahaman,” imbau Gus Ipul. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo