SOLOBALAPAN.COM - Kontroversi mengenai kepemilikan 41 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Yasika Aulia Ramadhani, putri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, akhirnya mendapat kepastian dari pemerintah pusat.
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa mereka tidak akan menghentikan operasional dapur-dapur tersebut.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan bahwa keputusan ini diambil demi keberlangsungan manfaat yang diterima oleh anak-anak di sana.
'Sudah Jalan, Masa Dihentikan?'
Usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/11/2025), Nanik S. Deyang meminta publik untuk tidak lagi mempermasalahkan kasus ini.
Menurutnya, dapur-dapur tersebut sudah beroperasi dan memberikan dampak nyata.
"Ya enggaklah (dihentikan). Kan udah jalan, masa dihentikan? Nanti bagaimana anak-anak yang terima manfaat?” kata Nanik.
Ia menekankan bahwa prioritas utama BGN adalah memastikan anak-anak tetap mendapatkan asupan gizi, terlepas dari polemik kepemilikan yang sempat viral.
Bukan Uang Negara, Tapi Investasi Pribadi
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana juga membela posisi Yasika.
Ia meluruskan bahwa pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilakukan Yasika tidak menggunakan APBN, melainkan investasi pribadi/swasta.
"Itu kan bukan uang negara, itu investasi. Jadi siapapun yang mampu membangun, dipersilakan," jelas Dadan, Rabu (19/11/2025).
Karena sifatnya investasi mandiri untuk infrastruktur, BGN menilai hal tersebut sah-sah saja selama memenuhi standar.
Dadan juga mengaku tidak mengetahui latar belakang pendaftar karena sistem seleksi dilakukan melalui portal online.
Aturan Diperketat: Ke Depan Maksimal 10 Dapur
Meskipun 41 dapur milik Yasika tetap jalan, BGN menyadari adanya celah regulasi.
Nanik S. Deyang memastikan bahwa ke depannya, aturan akan diperketat melalui Petunjuk Teknis (Juknis).
BGN akan menegakkan aturan bahwa satu yayasan hanya boleh mengelola maksimal 10 dapur dalam satu provinsi, atau maksimal 5 dapur jika berbeda provinsi, guna mencegah monopoli di masa depan.
"Enggak (masuk Perpres). Nanti masuk di juknis aja mungkin, ya,” kata Nanik mengenai aturan pembatasan tersebut. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo