SOLOBALAPAN.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, 'meradang' setelah membongkar dugaan praktik 'pemalakan' terselubung yang dilakukan oleh PDAM Subang terhadap pabrik Aqua.
Dalam sebuah pertemuan panas, terungkap bahwa Aqua rutin menyetor Rp600 juta per bulan ke BUMD tersebut, meski Aqua tidak menggunakan air dari PDAM.
Ironisnya, di saat PDAM "tidur saja" menerima setoran fantastis, warga di sekitar pabrik Aqua justru hidup menderita dan masih kesulitan mendapatkan akses air bersih.
'Ini Kan Palak!' - Kronologi Pertemuan Panas
Fakta ini terungkap saat Dedi Mulyadi menggelar pertemuan dengan direksi Aqua, Bupati Subang, dan manajemen PDAM Subang pada Rabu (29/10/2025).
Pertemuan ini awalnya adalah tindak lanjut dari sidak Dedi Mulyadi terkait sumber air yang digunakan Aqua, yang ternyata berasal dari sumur bor dalam di tanah milik sendiri.
Di tengah pertemuan, Dedi Mulyadi menyoroti adanya pembayaran rutin Rp600 juta per bulan dari Aqua ke PDAM.
Pembayaran ini ternyata di luar setoran pajak air tanah resmi (sebesar Rp900 juta) yang disetor ke Pemkab Subang.
Pihak PDAM berdalih bahwa ini adalah bentuk "kompensasi" berdasarkan perjanjian sejak 1994. Namun, Dedi Mulyadi tak menerima alasan itu.
“Ini bukan urusan kesepakatan, Pak. Pabrik beli air dari Bapak ada meterannya enggak? Ini kan ngambil air Aqua ngambil di tempat Aqua.
Bapak diambil tempat Bapak, tapi harus bayar sama Bapak. Ini kan lembaga, Pak!” semprot Dedi Mulyadi, seperti dikutip dari akun Instagram-nya, Kamis (30/10/2025).
'PDAM Tidur Saja Untung, Warga Mandi Air Sawah'
Kemarahan Dedi Mulyadi memuncak ketika PDAM mengakui bahwa wilayah di sekitar pabrik Aqua, yakni Kecamatan Cisalak dan Kaso Malang, belum sepenuhnya terlayani air bersih.
Gubernur Jabar itu tak habis pikir bagaimana BUMD bisa menikmati keuntungan besar sementara kewajiban utamanya untuk melayani publik diabaikan.
“Jangan sampai begini loh, Pak. PDAM sebagai BUMD menikmati uang Rp600 juta dalam setiap bulan, warga di sekitarnya mandi pakai air sawah,” katanya.
Ia juga mengungkap bahwa dari Rp600 juta tersebut, PDAM hanya memberikan 5% atau sekitar Rp20 juta untuk dua desa di sekitar pabrik.
“Cukup tidur saja sudah untung, cukup bayar satu orang karyawan saja, sudah untung PDAM,” sindir Dedi Mulyadi.
Minta ITB dan IPB Turun Tangan
Untuk mengurai benang kusut ini, Dedi Mulyadi menyatakan akan mengambil dua langkah tegas:
-
Audit Teknis: Meminta tim independen dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk mengkaji status sumber air (apakah air tanah atau mata air) dan dampak lingkungannya.
-
Audit Hukum & Keuangan: Meminta tim untuk mengaudit total perjanjian dan aliran dana Rp600 juta tersebut agar status hukumnya menjadi jelas.
Kasus ini menjadi sorotan tajam, mempertanyakan peran BUMD yang seharusnya melayani masyarakat namun justru terkesan 'memalak' industri, sementara warga di sekitarnya dibiarkan kesulitan air bersih. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo