SOLOBALAPAN.COM – Konsultan politik, Hasan Nasbi, turut mengomentari silang pendapat yang terjadi antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM) mengenai klaim dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di bank sebesar Rp 4,17 triliun.
Ketegangan ini bermula ketika Menkeu Purbaya, yang dikenal ceplas-ceplos, menyebut data dana mengendap Pemda Jabar berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI).
KDM yang terkejut lantas melakukan pengecekan ke bank BJB dan kantor BI di Jakarta.
Bantahan KDM: Dana Giro Rp 2,4 T untuk Operasional
Hasil pengecekan KDM justru berbeda. Dedi Mulyadi menegaskan tidak ada dana sebesar Rp 4,17 triliun yang mengendap dalam bentuk deposito.
“Tidak ada dana Pemda Provinsi Jabar yang tersimpan di bank, baik Bank BJB maupun bank lain dalam bentuk deposito, apalagi angkanya Rp 4 triliun lebih. Yang ada hari ini adalah Rp 2,4 triliun tersimpan di rekening giro kas daerah untuk pembayaran berbagai kegiatan Pemda Prov Jabar,” kata KDM, menjelaskan bahwa dana tersebut adalah dana operasional yang berjalan.
Kritik Hasan Nasbi: Bahaya Ketidaksolidan Pemerintah
Melihat ketegangan yang terjadi antara Menteri Purbaya dan Gubernur Dedi Mulyadi, Hasan Nasbi menilai konflik tersebut harus segera diakhiri setelah fakta ditemukan.
“Mungkin hari ini kita melihatnya jadi hiburan, nggak apa-apa kalau hanya sementara, waktunya sebentar saja,” kata Hasan Nasbi dalam video yang diunggah akun Total Politik.
Namun, ia menegaskan bahwa ketegangan menteri dengan gubernur tidak boleh berlarut-larut.
“Kalau kelamaan orang akan melihat ini sebagai ketidaksolidan pemerintah, padahal soliditas pemerintah itu penting sekali. Nggak bisa berlarut-larut kayak gitu. Ceplas ceplosnya (Purbaya) mengenai kebijakan nggak apa-apa, tapi kalau saling melemahkan antar pejabat (itu tidak bagus),” ungkapnya.
Bagi Hasan Nasbi, jika konflik ini diteruskan, akan melahirkan efek negatif yang besar bagi citra pemerintah:
“Kalau ini diteruskan akan membuat pemerintah kelihatan lemah, pemerintah kelihatan nggak solid, pemerintah kelihatan gampang dipecah belah, gampang diadu domba. Bahaya ini kalau dikembangkan lama-lama,” pungkasnya. (dam)
Editor : Damianus Bram