SOLOBALAPAN.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, akhirnya buka suara menanggapi wacana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun kembali Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo yang ambruk.
Dalam respons perdananya terkait isu ini, Purbaya menyatakan bahwa ia belum menerima usulan atau proposal resmi mengenai rencana tersebut dan baru mengetahuinya dari media.
'Tunggu Seperti Apa Proposalnya'
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa sebagai penjaga keuangan negara, ia tidak bisa berkomentar banyak sebelum ada pengajuan yang formal.
"Untuk pondok pesantren dibangun pakai APBN saya belum terima, saya baru baca di media saja," ungkap Purbaya, Jumat (10/10/2025).
"Saya belum tahu siapa yang propose (mengusulkan), seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya," tambahnya, menunjukkan sikapnya yang hati-hati dan prosedural.
Berawal dari Usulan Menteri PU
Wacana ini pertama kali digulirkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, sebagai respons atas tragedi runtuhnya bangunan Ponpes Al Khoziny pada 29 September lalu yang menewaskan 67 orang.
Menurut Menteri Dody, membangun ulang gedung tersebut akan lebih efisien daripada merenovasi.
Ia juga menyatakan bahwa anggaran untuk pembangunan ulang ini akan diambil dari APBN, khususnya dari pos Kementerian PU karena statusnya sebagai bencana darurat.
"Kalau soal anggaran, insyaallah cukup. Cuma dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan dari swasta," bilang Dody.
DPR Beri Sinyal Dukungan
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut bahwa rencana ini memang belum final.
Namun, ia menegaskan bahwa DPR akan mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi bangunan-bangunan pesantren yang sudah tua dan rentan di seluruh Indonesia.
Bola Kini di Tangan Menkeu Baru
Dengan adanya usulan dari Kementerian PU dan sinyal dukungan dari DPR, keputusan akhir kini berada di tangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Sikapnya yang masih menunggu proposal resmi menunjukkan bahwa proses ini akan melalui kajian fiskal yang mendalam sebelum bisa direalisasikan.
Publik kini menantikan bagaimana Menkeu baru ini akan menyeimbangkan antara kebutuhan darurat kemanusiaan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran negara. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo