SOLOBALAPAN.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara tegas meminta pihak Shell Indonesia untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya.
Permintaan ini disampaikan di tengah krisis pasokan BBM yang membuat Shell terpaksa merumahkan sementara sebagian pekerjanya.
Bersamaan dengan itu, Bahlil juga mengumumkan bahwa telah tercapai kesepakatan baru di mana SPBU swasta, termasuk Shell, akan membeli stok BBM impor melalui Pertamina.
'Saya Minta Tidak Boleh Ada Gerakan Tambahan'
Menteri Bahlil meminta Shell dan SPBU swasta lainnya untuk menahan diri dan tidak mengambil langkah drastis seperti PHK, meskipun sedang dalam situasi sulit.
"Saya sudah minta untuk mereka, untuk tidak boleh ada gerakan tambahan (seperti PHK). Kita ingin harus semuanya damai, tapi juga harus kita mengerti bahwa mengelola negara ini ada aturan main," kata Bahlil di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
"Saya yakin mereka juga punya hati yang baik," ucapnya.
Solusi Baru: Swasta Beli BBM Impor via Pertamina
Sebagai solusi atas krisis pasokan yang terjadi akibat larangan impor langsung, pemerintah telah memfasilitasi sebuah skema baru.
Bahlil menyatakan bahwa SPBU swasta telah menyetujui untuk membeli stok BBM impor melalui Pertamina.
"Mereka setuju dan memang harus setuju untuk beli, berkolaborasi dengan Pertamina," tegas Menteri ESDM.
Namun, pihak swasta juga mengajukan beberapa syarat, di antaranya adalah transparansi harga pembelian dan BBM yang dibeli merupakan bahan bakar murni (fuel base) yang akan dicampur di tangki SPBU masing-masing.
Konteks Karyawan Dirumahkan
Sebelumnya, Direktur Shell Indonesia, Ingrid Siburian, telah mengonfirmasi bahwa pihaknya terpaksa melakukan "penyesuaian operasional", termasuk merumahkan sementara sejumlah karyawan.
Langkah ini diambil karena stok BBM jenis bensin seperti Shell Super dan V-Power kosong di banyak SPBU.
Upaya Menjaga Stabilitas
Dengan tercapainya kesepakatan baru ini, pemerintah berharap pasokan BBM di SPBU swasta dapat segera pulih.
Permintaan Menteri Bahlil agar tidak ada PHK menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berupaya menyeimbangkan antara penegakan regulasi dengan menjaga stabilitas tenaga kerja di sektor hilir migas.
Publik kini menantikan seberapa cepat implementasi skema baru ini dapat mengembalikan kondisi normal di SPBU swasta. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo