SOLOBALAPAN.COM - Kinerja DPR RI belakangan ini kerap menjadi sorotan publik, apalagi setelah aksi demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025.
Kini, perhatian masyarakat juga tertuju pada latar belakang pendidikan anggota DPR periode 2024-2029.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dirilis dalam laporan Statistik Politik 2024 Badan Pusat Statistik (BPS), DPR RI periode ini berjumlah 580 anggota.
Dari jumlah tersebut, 451 orang (77,76%) adalah laki-laki dan 129 orang (22,24%) perempuan.
Latar Belakang Pendidikan Anggota DPR
Data dari KPU tersebut menunjukkan variasi tingkat pendidikan yang mencolok:
- S1: 155 orang
- S2: 119 orang
- S3: 29 orang
- D3: 3 orang
- SMA: 63 orang
- Tidak mencantumkan: 211 orang (36,38% dari total anggota)
Fenomena ini menarik perhatian publik karena banyak anggota dewan yang tidak mencantumkan pendidikan terakhirnya.
Dari sisi usia, mayoritas anggota DPR berada di rentang 51-60 tahun (212 orang), disusul kelompok usia 41-50 tahun sebanyak 156 orang.
Respons Warganet
Data ini memicu berbagai komentar warganet di media sosial, terutama di akun @dataindonesia_id. Banyak yang mempertanyakan alasan di balik ketidaktransparan ini.
"Yang tidak nyebut ada masalah apa si," komentar @eddythawan.
Warganet lain memberikan standar pendidikan untuk menjadi anggota dewan, yakni D3/S1.
"Minimal D3/S1 tingkat pendidikannya untuk menjadi anggota DPR dan DPRD," tulis @7315dimas.
Netizen lain merasa geram masih ada anggota dewan yang tidak menyebutkan informasi pendidikannya.
"Tidak menyebutkan? Trs ketika pendaftaran memang tak ada berkas administrasi, membingungkan," ketus akun @adhoel13firmansyah.
"Yg tidak mau menyebutkan itu knp? Woy lu jd wakil rakyat harus transparan napa sih, gk jelas amat," tulis @akang.ubed_.
Ada juga yang melontarkan dugaan dan sindiran.
"Tidak menyebutkan ada masalah berarti atau gak sekolah?" tulis @dede.nmaulana12.
"Yang tidak menyebutkan pasti malu karena ga sekolah," tulis @georgedavid_705.
"Yang tidak menyebutkan nanti tiba-tiba beli gelar S3," komentar @its.seinsein.
Kritik warganet ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pendidikan anggota legislatif sebagai representasi rakyat.
Fenomena ini menambah perdebatan publik terkait standar pendidikan minimum untuk menjadi anggota DPR dan DPRD, serta mendorong masyarakat untuk terus mengawasi kualitas wakil rakyat. (dam)
Editor : Damianus Bram