SOLOBALAPAN.COM - Suasana bioskop yang biasanya steril dari hiruk pikuk politik mendadak berubah sejak tayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diputar sebelum film utama.
Alih-alih mendapat apresiasi, pemutaran video itu justru menuai gelombang kritik dari publik.
Banyak penonton menilai ruang hiburan berbayar tidak pantas dijadikan medium propaganda politik.
Dari kritik tersebut, muncul gerakan simbolik di media sosial: ajakan untuk "Datang Terlambat" ke bioskop.
Gerakan ini sederhana, di mana warganet menyerukan agar penonton masuk 10-15 menit setelah jadwal tayang resmi dimulai, sehingga mereka bisa menghindari tayangan video capaian pemerintah.
Kritik Netizen Membludak
Di Instagram, unggahan akun @catatanfilm terkait fenomena ini viral.
Hingga Senin (15/9/2025) sore, postingan tersebut mendapat lebih dari 90 ribu likes dan 18 ribu komentar, mayoritas bernada protes.
Sejumlah komentar netizen bernada satir, seperti:
"Ngapain? Kalau emang kerjaannya bener rakyat juga bakal ngapresiasi sendiri, kagak usah maksa & pencitraan,” tulis @_handsomee*****.
“Maksa banget pengen dicintai rakyat,” tulis @prince_ima***.
“Wah, bahkan bioskop pun gak luput dari politik,” tulis @andrian_****.
“North Korea vibes,” tulis @adrielsa***.
“Oke, sekarang dateng agak telat worth it sepertinya,” tulis @ahmdya2idane.
Nada serupa juga ramai di X (Twitter).
“Bayar tiket mahal-mahal, malah dipaksa nonton iklan politik. Mending skip, datang telat lebih sehat,” tulis salah satu akun.
Ada pula yang menyinggung privatisasi ruang publik: “Bioskop seharusnya netral, bukan jadi layar propaganda. Kalau begini, di mana lagi kita bisa bebas dari politik?”
Beberapa netizen bahkan membandingkannya dengan era Orde Baru.
“Ini déjà vu. Dulu film selalu diawali iklan pemerintah. Bedanya, sekarang orang lebih berani nolak dengan cara kreatif,” tulis akun lain.
Sebagian warganet menilai aksi datang terlambat bisa menjadi bentuk kritik kolektif paling efektif.
“Semakin banyak yang telat, semakin jelas pesan bahwa publik tidak suka dipaksa,” tulis komentar lain.
Fenomena ini mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap gaya komunikasi pemerintah yang dianggap terlalu memaksakan diri masuk ke ruang hiburan.
Respons Istana
Di sisi lain, pihak Istana menilai tayangan tersebut wajar saja.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut, penyampaian capaian Presiden Prabowo melalui media publik sah-sah saja dilakukan.
"Sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan, keindahan, maka penggunaan media-media publik untuk menyampaikan pesan tentu hal yang lumrah," ujar Prasetyo. (dam)
Editor : Damianus Bram