SOLOBALAPAN.COM - Baru tiga hari menjabat, Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa, langsung membuat gebrakan.
Ia secara terbuka mengkritik rendahnya penyerapan anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI pada Kamis (11/9/2025), Purbaya mengungkapkan kekecewaannya dan menyiapkan langkah tegas untuk memastikan transparansi dan percepatan program.
'Ternyata Jelek': Kritik Terbuka Menkeu Purbaya
Purbaya mengaku kaget saat mengetahui realisasi penyerapan anggaran MBG yang sangat rendah, padahal ia mendapat laporan yang baik-baik saja dari internal kementeriannya.
“Ada yang dikomplain tadi, MBG, penyerapannya rendah. Saya tanya temen-temen keuangan gimana monitoring-nya, dia bilang bagus-bagus aja. Tapi ternyata enggak, jelek,” ungkap Purbaya di hadapan para anggota dewan.
Ancam Gelar Jumpa Pers Bulanan dengan Kepala Badan Gizi
Sebagai solusi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, Purbaya berencana akan menggelar jumpa pers rutin setiap bulan bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
“Ya sudah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala BGN. Nanti kalau penyerapannya jelek, dia (Kepala BGN) suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya,” tambahnya, menunjukkan gaya kepemimpinannya yang tegas.
Ia juga berjanji akan "menyisir" program-program lain yang penyerapannya lambat dan siap mengirim tim dari Kemenkeu untuk membantu kementerian lain dalam menyusun anggaran.
Fakta Kesenjangan Anggaran dan Realisasi
Kritik Purbaya didasari oleh data yang menunjukkan kesenjangan besar antara target dan realisasi program MBG:
-
Total Anggaran 2025: Rp121 triliun.
-
Target Penerima Manfaat: 82,9 juta orang.
-
Realisasi Semester I 2025: Anggaran yang terserap baru Rp5 triliun dengan penerima manfaat baru 5,58 juta orang.
Gebrakan Awal Sang Menteri Baru
Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa di awal masa jabatannya ini menjadi sinyal kuat akan gaya kepemimpinannya.
Ia menunjukkan sikap yang tidak kompromi terhadap kinerja penyerapan anggaran, bahkan untuk program unggulan presiden sekalipun.
Gebrakan ini menandakan dimulainya era baru di Kementerian Keuangan yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan percepatan eksekusi program. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo