SOLOBALAPAN.COM - Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, secara terbuka membongkar evaluasinya terhadap kinerja Nadiem Makarim selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek).
Dalam sebuah video di kanal YouTube resminya, Mahfud MD melontarkan kritik tajam yang menyoroti kurangnya pengalaman Nadiem di bidang pendidikan dan birokrasi.
Kritik ini muncul tak lama setelah Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung, yang semakin menambah sorotan terhadap rekam jejaknya selama di pemerintahan.
'Tidak Punya Track Record di Bidang Pendidikan'
Mahfud MD mengakui bahwa sejak awal, penunjukan Nadiem sebagai Mendikbudristek memang problematis karena ia tidak memiliki latar belakang yang relevan.
"Nadiem Makarim itu tidak punya track record di situ, di bidang pendidikan," kata Mahfud dalam video yang dikutip pada Kamis (11/9/2025).
Ia bahkan mengklaim bahwa selama menjabat sebagai menteri, Nadiem tidak pernah sekalipun turun langsung mengunjungi kampus atau perguruan tinggi untuk melihat kondisi di lapangan.
"Nadiem Makarim itu selama zaman menjadi menteri itu nggak pernah sekali pun datang ke kampus, perguruan tinggi," ujarnya.
Dinilai Bersih, tapi Bekerja Gaya Pebisnis
Meskipun demikian, Mahfud MD tetap memberikan penilaian objektif. Ia memandang Nadiem sebagai sosok pejabat yang secara personal bersih.
Namun, masalah utamanya adalah ketidakpahamannya mengenai cara kerja birokrasi pemerintahan.
Menurut Mahfud, Nadiem menjalankan kementerian dengan gaya seorang pebisnis atau CEO perusahaan teknologi, yang tidak selalu sejalan dengan ritme dan aturan dalam tata kelola negara.
Konteks Kasus Korupsi Chromebook
Kritik dari Mahfud MD ini menjadi semakin relevan di tengah kasus hukum yang kini menjerat Nadiem.
Pada 4 September lalu, Kejaksaan Agung menetapkan pendiri Gojek ini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di kementerian yang pernah ia pimpin.
Sebuah Refleksi atas Penunjukan Menteri
Analisis tajam dari Mahfud MD ini menjadi sebuah refleksi penting mengenai sistem penunjukan pejabat publik di Indonesia.
Di satu sisi, ada harapan untuk mendatangkan kaum profesional dan teknokrat ke dalam pemerintahan.
Namun di sisi lain, kurangnya pemahaman terhadap birokrasi dan konteks bidang yang dipimpin terbukti dapat menjadi celah yang berujung pada masalah besar, seperti yang kini dihadapi oleh Nadiem Makarim. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo