SOLOBALAPAN.COM – Fraksi Partai Gerindra DPR RI kembali mencuri perhatian publik dengan usulan kontroversial terkait media sosial.
Sekretaris Fraksi, Bambang Haryadi, menyarankan agar setiap warga hanya memiliki satu akun per platform serta satu nomor ponsel yang terintegrasi.
Usulan ini muncul saat Bambang menanggapi kabar liar yang ramai di media sosial, termasuk isu mengenai Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, keponakan Presiden Prabowo Subianto, yang disebut mundur dari DPR demi kursi menteri.
“Sosial media itu benar-benar sangat terbuka dan susah. Isu apapun bisa dilakukan di sana. Kadang kita juga harus cermat dalam menanggapi isu sosial media itu,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Single Akun Terintegrasi: Ide Ambisius Gerindra
Bambang menilai sistem single akun terintegrasi bisa menekan penyebaran informasi yang tak terkendali.
Ia mencontohkan praktik di Swiss, di mana setiap warga hanya memiliki satu nomor telepon yang terhubung ke layanan publik, termasuk akun media sosial.
“Kami berpendapat bahwa ke depan perlu single akun terintegrasi, jadi setiap warga negara hanya boleh memiliki satu akun di setiap platform media sosial,” jelasnya.
Cegah Akun Anonim & Buzzer
Usulan ini bertujuan meminimalkan akun anonim dan aktivitas buzzer yang kerap memicu kegaduhan publik.
“Kita paham era sosial media ini sangat brutal. Kadang isu yang belum pas bisa digoreng hingga mempengaruhi kelompok yang sebenarnya rasional,” tambah Bambang.
Ia menegaskan, langkah ini bukan pembatasan demokrasi, tetapi agar suara masyarakat mencerminkan identitas asli warga, bukan akun palsu yang dipakai framing politik.
Satu Orang, Satu Akun per Platform
Bambang menegaskan, satu orang hanya boleh punya satu akun per jenis platform, bukan satu akun untuk semua media sosial.
“Contohnya, masyarakat bisa punya 1 akun Instagram, 1 akun TikTok, 1 akun Facebook, 1 akun WhatsApp, tapi tidak boleh memiliki 2 akun Instagram atau 2 akun TikTok,” jelasnya.
Reaksi Netizen: Pro & Kontra
Usulan ini langsung ramai dibahas netizen. Beberapa mendukung karena bisa mengurangi hoaks, buzzer, dan akun robot, sementara yang lain menganggap ide ini tidak realistis dan terlalu membatasi kebebasan digital.
"Ide kebijakan ini mirip di Swiss sebenarnya. Namun jika memang benar akan diterapkan di Indonesia, yang ada malah akan tambah ngawur. Sekali kritik, bisa dibanned," tulis @@vsvd****.
Ayo rezim ga usah bolak balik, fokus sejahterakan rakyat, ngapain pake akal akalan. ingat ini gen Z pada baca lohhh iya...," tulis @budiono*****.
"Satu pejabat = satu jabatan aja dulu, ya gak sih...," tulis @txttra*****.
"Padahal mau pake akun palsu juga kan bisa kedetect siapa orangnya via IP addressnya. Jadi buat apa takut sama akun yg lebih dari 1? Atau jgn2 badan siber kita ga bisa lakuin itu ?" tulis @Masmas_Ne****.
"Minimal usulkan dl, 1 orang satu jabatan, kalau menjabat di pemerintah, mundur dr partai. Itu aja ga mampu kalian urus," tulis @@Seok_Ha****.
Ojok aneh-aneh usulanmu partai gerindra, ini sudah jamannya bebas berpendapat jangan ditarik ke orde lama lagi, buatlah opini dan kebijakan yang membangun serta membanggakan di masyarakat, jangan berpikir terbelakang, jaman anda itu sudah beda dengan pikiran anak generasi sekarang," tulis @matthi*****.
Dukungan Pegiat Media Sosial
Sementara itu, pernyataan ini mendapat dukungan dari pegiat medsos Iwan Piliang, yang menilai regulasi ini bisa menekan akun ‘robot’ dan anonim yang merusak komunikasi publik.
“Kalau tidak ada pembatasan, akun anonim dan robot banyak muncul, mengganggu ruh komunikasi publik, bahkan bisa menghancurkan peradaban,” katanya.
Iwan menekankan, setiap akun medsos harus memiliki identitas jelas, nomor handphone, dan NIK, agar komunikasi digital lebih sehat dan akurat. (dam)