Langkah ini diambil menyusul arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemulihan dilakukan tanpa menunda waktu.
Menurut Teddy, Presiden menekankan bahwa masyarakat tidak boleh terlalu lama kehilangan akses terhadap fasilitas publik yang vital.
Oleh sebab itu, pemerintah pusat bersama kementerian terkait langsung bergerak cepat untuk menindaklanjuti.
“Sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden, pertemuan ini diadakan untuk membahas kemajuan dan progres terkait perbaikan beberapa fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat aksi anarkis dalam demonstrasi minggu kemarin,” kata Teddy melalui keterangan resminya kepada SoloBalapan.com, Selasa (9/9/2025).
Hal itu diungkapkan Teddy berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Kementerian PUPR di Gedung Sekretariat Kabinet, Senin (8/9/2025).
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekjen, serta sejumlah Dirjen dari Kementerian PUPR.
Teddy menjelaskan, fokus pembahasan menyangkut langkah darurat dan percepatan perbaikan infrastruktur yang terdampak aksi anarkis.
Pemerintah, katanya, tidak hanya akan melakukan perbaikan sementara, melainkan juga restorasi permanen agar fasilitas bisa digunakan masyarakat dengan aman.
“Presiden menginginkan perbaikan dilakukan secepat mungkin agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan lancar. Jadi yang rusak segera diperbaiki, yang terbakar direstorasi, dan yang terdampak ringan tetap dilakukan pengecekan menyeluruh,” ujarnya.
Teddy menegaskan, percepatan perbaikan tidak hanya terfokus di Ibu Kota. Pemerintah mencatat sejumlah wilayah lain juga mengalami kerusakan cukup parah.
“Kami tidak hanya fokus di Jakarta, tetapi juga Jawa Timur, Jawa Tengah, Makassar, dan kota-kota lain yang mengalami kerusakan parah,” ungkapnya.
Kerusakan itu di antaranya menimpa gedung DPRD, Kantor Wali Kota Pekalongan, sejumlah halte, gerbang tol, hingga Gedung Negara Grahadi di Surabaya yang berstatus cagar budaya.
Di beberapa titik, fasilitas umum bahkan mengalami kerusakan total akibat pembakaran.
Situasi tersebut mengganggu aktivitas masyarakat, mulai dari layanan transportasi hingga layanan pemerintahan.
Kementerian PUPR memperkirakan kerugian infrastruktur akibat kerusuhan hampir mencapai Rp900 miliar.
Dari jumlah tersebut, Jawa Timur dan Makassar tercatat sebagai daerah yang menanggung beban kerusakan terbesar.
Gedung Negara Grahadi misalnya, yang merupakan bangunan bersejarah, mengalami kerusakan di beberapa bagian eksterior akibat api.
Sementara di Makassar, sejumlah fasilitas transportasi umum hangus terbakar.
“Kerugian ini cukup besar, karena menyangkut bukan hanya infrastruktur modern, tetapi juga bangunan berstatus cagar budaya yang membutuhkan pemulihan khusus,” kata seorang pejabat Kementerian PUPR.
Gelombang demonstrasi yang berujung ricuh itu dipicu kematian seorang warga bernama Affan Kurniawan di Jakarta pada 28 Agustus 2025.
Peristiwa tersebut memantik kemarahan publik yang kemudian menjalar ke sejumlah daerah.
Awalnya demonstrasi berlangsung damai, namun dalam perkembangannya terjadi bentrokan antara massa dan aparat.
Sejumlah oknum kemudian melakukan aksi pembakaran dan perusakan fasilitas publik.
Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan terhadap para pelaku kerusuhan. Beberapa orang sudah diamankan untuk dimintai keterangan terkait aksi anarkis yang menimbulkan kerugian besar tersebut.
Menanggapi situasi ini, Presiden Prabowo Subianto menetapkan status tanggap darurat.
Ia menginstruksikan seluruh kementerian terkait, khususnya Kementerian PUPR, untuk bergerak cepat memperbaiki fasilitas umum yang rusak.
“Presiden menekankan bahwa pemulihan harus segera dilakukan agar aktivitas warga tidak terganggu. Negara hadir, dan negara tidak boleh kalah oleh tindakan anarkis,” tegas Teddy.
Selain perbaikan fisik, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang.
Koordinasi dengan aparat keamanan diperketat, sementara upaya dialog dengan masyarakat sipil akan digencarkan untuk menjaga stabilitas.
Kementerian PUPR menegaskan sudah menyiapkan alokasi anggaran darurat untuk mendukung percepatan perbaikan. Anggaran tersebut berasal dari pos kontinjensi sehingga tidak akan mengganggu program
strategis nasional yang telah berjalan.
“Pemerintah berkomitmen melakukan percepatan pemulihan fasilitas umum tanpa mengurangi fokus pembangunan nasional,” ujar Teddy.
Program strategis seperti pembangunan jalan tol, bendungan, dan infrastruktur konektivitas lainnya tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Dengan percepatan perbaikan, pemerintah berharap aktivitas masyarakat bisa segera normal kembali. Transportasi publik, layanan administrasi, serta ruang-ruang publik lain ditargetkan berfungsi penuh dalam waktu dekat.
“Prioritas kami adalah memastikan masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan tenang. Tidak boleh ada rasa waswas karena fasilitas publik rusak atau tidak layak,” pungkas Teddy. (***)
Editor : Laila Zakiya