SOLOBALAPAN.COM - Festival musik Pestapora 2025 yang biasanya identik dengan euforia anak muda, kali ini berubah menjadi ajang kontroversi besar di media sosial.
Di platform seperti X (Twitter) hingga Instagram, tagar seputar #BoikotPestapora hingga Freeport mendadak trending, usai sejumlah musisi memutuskan mundur dari panggung.
Salah satu pemicu besarnya adalah keberadaan PT Freeport Indonesia sebagai sponsor resmi festival.
Hal ini langsung menimbulkan gelombang kritik, mengingat perusahaan tambang tersebut sejak lama dianggap sarat kontroversi di Papua.
Band Mundur dari Line-up Pestapora
Sejumlah band papan atas membuat keputusan mengejutkan.
"Kami, .Feast dan Hindia, memutuskan untuk mundur dari Pestapora 2025. Mohon maaf untuk seluruh kawan-kawan yang menunggu penampilan kami—dan juga mungkin sama-sama merasa terjebak—tapi ini yang bisa kami lakukan untuk menjaga hal-hal yang kami bicarakan dan selalu percayai," tulis dalam keterangan resmi yang dikutip dari Instagram @ffeast.
Kekecewaan ini bukan hanya dirasakan oleh mereka, tetapi juga musisi lain yang menganggap ruang musik seharusnya menjadi wadah aman untuk berekspresi, bukan justru dipenuhi kontroversi sponsor.
Panitia Akhirnya Putuskan Kerja Sama dengan Freeport
Sorotan publik yang semakin panas membuat panitia akhirnya mengambil langkah drastis.
Pada Sabtu, 6 September 2025, manajemen Pestapora resmi memutus kerja sama dengan PT Freeport Indonesia.
Panitia memastikan, mulai hari kedua dan ketiga festival, acara tidak lagi terikat dengan perusahaan tambang tersebut.
Namun, bagi sebagian warganet dan aktivis lingkungan, keputusan ini dianggap “terlambat”.
Mereka menilai sejak awal seharusnya penyelenggara sudah lebih peka terhadap isu sosial dan ekologis yang selama ini melekat pada Freeport.
Freeport dan Luka Panjang Papua
Keterlibatan Freeport dalam festival musik ini memang tak bisa dilepaskan dari sejarah panjangnya di Papua.
Corporate Accountability Lab (2023) mencatat bahwa aktivitas Freeport menimbulkan kerusakan lingkungan besar-besaran.
Laporan lain juga menyoroti keterlibatan aparat keamanan yang sering dikaitkan dengan represi terhadap warga lokal.
Sejarah pun menambah sensitivitas. Wikipedia edisi 2025 menuliskan bagaimana proses integrasi Papua ke Indonesia di era 1960-an berlangsung dengan tekanan internasional, tanpa hak penentuan nasib sendiri.
Tak heran, setiap isu Freeport selalu menjadi simbol luka lama bagi sebagian masyarakat.
Reaksi Publik: Dari Kritik Hingga Harapan
Gelombang kritik di media sosial seolah menjadi bukti nyata bahwa publik kini lebih kritis terhadap sponsor acara.
Sebuah studi yang dipublikasikan di Environmental Science & Policy (2022) bahkan menyebut, 70% warga Indonesia menolak ekspansi tambang karena dampaknya terhadap lingkungan dan budaya.
Meski menuai kritik keras, sebagian kalangan menilai keputusan panitia memutus kontrak dengan Freeport tetap penting untuk memulihkan kepercayaan penonton.
Kini, reputasi Pestapora dipertaruhkan. Apakah festival ini bisa kembali dilihat sebagai ruang kreatif dan aman bagi anak muda? Atau justru meninggalkan citra buruk yang sulit dihapus dalam sejarah musik Indonesia? (lz)
Editor : Laila Zakiya