SOLOBALAPAN.COM – Ratusan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kompak menyuarakan sikapnya terhadap dugaan korupsi proyek jalur kereta api (KA) yang menyeret nama Bupati Pati, Sudewo.
Aksi itu diwujudkan dengan mengirimkan surat kolektif ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menjadi motor penggerak aksi ini.
Mereka mendesak agar KPK segera menindaklanjuti dugaan keterlibatan Bupati Sudewo, bahkan meminta penetapan status hukum terhadapnya.
Koordinator Lapangan AMPB, Supriyono alias Botok, menegaskan aksi ini murni inisiatif masyarakat.
“Jadi biaya pengiriman melalui Kantor Pos sukarela masing-masing," ungkap Supriyono.
Dengan berjalan kaki sejauh 1,5 kilometer menuju Kantor Pos Pati di Jalan Jenderal Sudirman, ratusan warga menyerahkan surat aduan mereka pada Senin, 25 Agustus 2025.
Surat itu berisi laporan dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur KA yang dikelola DJKA Kemenhub untuk Tahun Anggaran 2022–2024.
Tidak hanya mengadukan, warga juga menegaskan desakan agar KPK tidak ragu menetapkan Bupati Sudewo sebagai tersangka.
Respons Bupati Sudewo
Kabar pengiriman surat kolektif itu sudah sampai ke telinga Bupati Pati.
Namun, Sudewo memilih untuk irit bicara saat ditanya awak media.
"Ya semoga baik-baik saja," kata Sudewo saat ditemui awak media ketika memenuhi panggilan KPK di Gedung Merah Putih pada Rabu, 27 Agustus 2025.
Sudewo juga tampak enggan berkomentar soal aksi demonstrasi yang terus digelar warga di Pati.
“Semoga baik-baik saja,” pungkasnya.
KPK Buka Suara
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa nama Sudewo memang masuk dalam pusaran perkara.
Ia diduga menerima commitment fee dari pembangunan jalur KA saat masih menjabat anggota DPR.
"Ya, benar. Saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya, yaitu Saudara R," ujar Budi pada Rabu, 13 Agustus 2025 lalu.
"Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan Saudara SDW ini seperti apa," lanjutnya.
Sementara itu, Bupati Pati Sudewo dijadwalkan menjalani pemeriksaan KPK pada Rabu, 27 Agustus 2025. (lz)