SOLOBALAPAN.COM – Pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, mengenai penghasilan anggota dewan yang bisa mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan telah memicu perdebatan sengit di media sosial.
Pernyataan yang menyebut bahwa jika dirata-rata, pendapatan tersebut setara dengan "Rp3 juta per hari", sontak menjadi viral.
Publik ramai menyoroti nominal fantastis ini, membandingkannya dengan kondisi ekonomi masyarakat luas. Lantas, benarkah penghasilan anggota DPR sebesar itu?
Klaim 'Rp3 Juta per Hari' dan Penjelasannya
Dalam sebuah wawancara, TB Hasanuddin menjelaskan bahwa angka take-home pay yang besar tersebut bukan hanya berasal dari gaji pokok.
Salah satu komponen terbesarnya adalah tunjangan perumahan yang mencapai sekitar Rp50 juta per bulan, yang menggantikan fasilitas rumah dinas.
"Kalau dibagi rata per hari, bisa sekitar Rp3 juta,” ujar Hasanuddin, yang perhitungannya dengan cepat menjadi sorotan.
Fakta Rincian Gaji dan Tunjangan Resmi
Gaji Pokok dan Tunjangan
-
Gaji Pokok: Rp4.200.000
-
Tunjangan Istri/Suami (10% dari gaji pokok): Rp420.000
-
Tunjangan Anak (2% dari gaji pokok, maks. 2 anak): Rp168.000 per anak
-
Uang Sidang/Paket: Rp2.000.000
-
Tunjangan Jabatan: Rp9.700.000
-
Tunjangan Beras: Rp30.090 per jiwa (maks. 4 jiwa)
-
Tunjangan PPh Pasal 21: Rp2.699.813
Tunjangan Lainnya
-
Tunjangan Kehormatan: Rp5.580.000
-
Tunjangan Komunikasi Intensif: Rp15.554.000
-
Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran: Rp3.750.000
-
Bantuan Listrik dan Telepon: Rp7.700.000
-
Asisten Anggota: Rp2.250.000
Jika seluruh komponen tersebut dijumlahkan (di luar tunjangan perumahan dan dana reses), total penghasilan kotor seorang anggota DPR RI per bulan memang bisa dengan mudah melampaui angka Rp 50 juta.
Kritik dari Pengamat Politik
Pernyataan ini dinilai problematis oleh pengamat politik, Ray Rangkuti.
Menurutnya, membicarakan nominal gaji yang fantastis di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit dapat memperlebar jarak emosional antara wakil rakyat dengan konstituennya.
“Di tengah sulitnya ekonomi, publik sensitif terhadap pembicaraan soal gaji pejabat,” ujar Ray Rangkuti.
Pertaruhan Kepercayaan Publik
Meskipun TB Hasanuddin menegaskan bahwa seluruh penghasilan tersebut telah diatur secara resmi untuk menunjang tugas legislasi, pengawasan, dan pelayanan di daerah pemilihan, viralnya isu "gaji Rp3 juta per hari" telah membuka kembali perdebatan publik mengenai urgensi dan kelayakan pendapatan pejabat negara.
Kini, yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar angka, melainkan kepercayaan publik terhadap para wakilnya di Senayan. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo