SOLOBALAPAN.COM - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan peran krusial partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia.
Menurutnya, partai politik bukan sekadar alat menuju kekuasaan, tetapi juga menjadi sarana penghubung antara masyarakat dan negara.
Hal tersebut disampaikan Puan dalam pidatonya pada Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Sidang ini merupakan bagian dari rangkaian Sidang Tahunan MPR RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
"Partai politik bukan sekadar kendaraan menuju kekuasaan, tetapi jembatan antara rakyat dan negara," kata Puan, dikutip dari JawaPos.com, Jumat (15/8/2025).
Ia menegaskan, dari partai politiklah lahir wakil rakyat, presiden, dan kepala daerah, sehingga parpol memikul tanggung jawab besar sebagai sokoguru kedaulatan rakyat.
Puan menekankan, demokrasi Pancasila yang menjadi fondasi politik Indonesia menempatkan musyawarah dan hikmat kebijaksanaan sebagai panduan utama dalam pengambilan keputusan.
"Demokrasi Pancasila menempatkan musyawarah sebagai proses utama, dan hikmat kebijaksanaan sebagai sumber pikiran dan nurani dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membawa kebaikan bagi seluruh rakyat dan tidak meninggalkan siapa pun di belakang," urainya.
Dalam pidatonya, Puan menyoroti demokrasi dalam Pemilu Indonesia yang saat ini terkesan menjadi "demokrasi campur tangan dan buah tangan" yang tidak menghidupkan harapan rakyat.
"Demokrasi yang kita cita-citakan bukanlah demokrasi campur tangan dan buah tangan, tetapi demokrasi yang memberi kesempatan setara bagi semua warga negara. Marilah kita bangun demokrasi yang menghidupkan harapan rakyat," tegasnya.
Puan menjelaskan, selain ditentukan oleh "garis tangan", demokrasi dalam Pemilu Indonesia juga sering dipengaruhi oleh "campur tangan" dan "buah tangan".
Menurutnya, semua manusia memiliki garis tangan, nasib, dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
"Tetapi, tidak semua dari kita memiliki kemampuan yang sama untuk ikut campur tangan dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi. Inilah kritik sekaligus otokritik terhadap demokrasi dalam Pemilu kita. Kita harus terus memperbaiki dan menyempurnakannya," pungkasnya. (dam)
Editor : Damianus Bram