SOLOBALAPAN.COM – Meski gelombang protes warga terus menguat hingga memicu langkah politik DPRD Kabupaten Pati untuk memulai proses pemakzulan, Bupati Pati Sudewo menegaskan dirinya tidak akan mundur dari jabatan yang baru beberapa bulan diembannya.
Dalam wawancara yang dikutip dari Instagram @patisakpore, Sudewo mengaku memahami emosi warga saat aksi demonstrasi berlangsung ricuh.
"Ya, kami bisa memahami emosi mereka karena orang banyak kan. Tidak mungkin bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang terpenting ini sudah berjalan. Nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai Bupati," ujar Sudewo.
Ia juga mengakui masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam pemerintahannya.
Namun terkait langkah DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) melalui hak angket, Sudewo menyatakan sikapnya.
"Ya, itu kan hak angkat yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angkat tersebut, paripurna tersebut," tegasnya.
Mengenai tuntutan warga agar dirinya mundur, Sudewo bersikeras tetap bertahan.
"Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Harus mundur dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanismenya," katanya.
Sudewo juga menitipkan pesan kepada masyarakat untuk menjaga kekompakan dan tidak terprovokasi.
"Jangan sampai terprovokasi oleh siapapun. Jadi Kabupaten Padi ini adalah milik semuanya, milik semua warga Kabupaten Padi. Yang harus menjaga Kabupaten Padi siapa? Warga Kabupaten Padi," ucapnya.
Ia berharap kejadian ricuh seperti ini menjadi yang terakhir agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lancar.
Untuk korban luka saat rapat, Sudewo memastikan sudah ditangani oleh pihak rumah sakit dan mendoakan agar segera pulih.
Sikap Sudewo tersebut muncul di tengah langkah serius DPRD Kabupaten Pati yang sepakat membentuk Pansus guna memulai proses pemakzulan.
Keputusan diambil setelah ratusan warga menduduki gedung DPRD pada Rabu (13/8), mendesak agar kegelisahan publik segera direspons.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, akhirnya mengetok palu mengesahkan hak angket dan pembentukan pansus.
"Rapat paripurna mengenai tentang kebijakan Bupati Pati. Pengembangan pada saat terbentuk pansus untuk mengusut kebijakan Bupati Pati," tegas dia.
Sejumlah fraksi di DPRD membeberkan alasan pemakzulan.
Ketua Fraksi PKS Narso menyoroti polemik pengisian direktur Rumah Sakit Soewondo dan pergeseran anggaran 2025.
Senada, Joni Kurnianto dari Partai Demokrat menilai Sudewo telah melanggar janji sumpah jabatan.
Mahdun dari Fraksi PKB mengkritik kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, terutama kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) yang sempat memicu kegaduhan meski akhirnya dibatalkan.
Yeti dari Fraksi Gerindra menambahkan, hak angket perlu digunakan untuk memastikan transparansi pemerintah dan menjaga suasana kondusif di Pati.
Dengan tekanan politik yang terus menguat, sikap Sudewo yang memilih bertahan menandakan pertarungan panjang di panggung politik Kabupaten Pati belum akan berakhir dalam waktu dekat. (lz)
Editor : Laila Zakiya