SOLOBALAPAN.COM – Gelombang masalah yang menimpa Bupati Pati Sudewo tampaknya belum reda.
Setelah kemarin ribuan warga menggelar aksi demonstrasi besar-besaran menuntut dirinya mundur, kini mencuat dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus korupsi proyek pembangunan rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Berdasarkan keterangan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo pada Rabu, 13 Agustus 2025, aliran dana tersebut diduga diterima Sudewo saat masih menjabat Anggota DPR.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan satu tersangka yakni Risna Sutriyanto selaku ASN Kemenhub.
KPK pun pernah menyita uang Rp3 miliar dari Sudewo dalam penanganan kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub itu.
Fakta tersebut terungkap saat Sudewo diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Semarang pada 9 November 2023 lalu.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) kala itu menunjukkan barang bukti berupa foto uang tunai pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari kediaman Sudewo.
Namun, Sudewo mengklaim bahwa uang tersebut adalah gaji yang diperolehnya sebagai anggota DPR dan uang hasil usaha.
Ia juga membantah menerima aliran dana atas proyek pembangunan jalur kereta api antara Stasiun Solo Balapan–Kalioso itu.
Kendati demikian, Budi menegaskan bahwa penyidik KPK akan mendalami fakta persidangan tersebut.
Belakangan ini, nama Sudewo memang jadi sorotan publik.
Sebelumnya, ia memicu kemarahan warga setelah menetapkan kebijakan kenaikan pajak sebesar 250 persen, yang memantik aksi protes besar-besaran di Pati pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Ribuan massa turun ke jalan menuntut agar Sudewo mundur dari jabatannya sebagai bupati.
Tak hanya itu, protes keras masyarakat tersebut membuahkan langkah politik di DPRD Kabupaten Pati. Ratusan warga bahkan berhasil menduduki gedung DPRD Pati, mendesak para wakil rakyat untuk menindaklanjuti kegelisahan publik.
Ketua DPRD Pati Ali Badrudin akhirnya mengetok palu mengesahkan hak angket dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk memulai proses pemakzulan Bupati Sudewo.
"Rapat paripurna mengenai tentang kebijakan Bupati Pati. Pengembangan pada saat terbentuk pansus untuk mengusut kebijakan Bupati Pati," tegas dia.
Sejumlah fraksi di DPRD Pati mengungkap alasan mengapa Sudewo layak dimakzulkan.
Ketua Fraksi PKS Narso menyebut dua masalah utama, yaitu polemik pengisian direktur Rumah Sakit Soewondo dan pergeseran anggaran tahun 2025.
Senada, Joni Kurnianto dari Partai Demokrat menilai Bupati Sudewo telah melanggar janji sumpah jabatannya.
Sementara Mahdun dari Fraksi PKB mengkritik kebijakan Bupati yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat, terutama terkait penetapan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) yang sempat memicu kegaduhan meski akhirnya dibatalkan.
Yeti dari Fraksi Gerindra menegaskan pentingnya hak angket sebagai langkah awal memastikan transparansi pemerintah dan menjaga suasana kondusif di Pati.
Dengan munculnya isu dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi DJKA, posisi Bupati Sudewo kini kian terpojok, menghadapi tekanan politik dan hukum sekaligus. (lz)
Editor : Laila Zakiya