SOLOBALAPAN.COM - Di tengah aksi unjuk rasa besar-besaran yang melanda Kabupaten Pati hari ini, Rabu (13/8/2025), nasib Bupati Sudewo kini disebut-sebut berada di ujung tanduk.
Anggota DPD RI, Abdul Kholik, menyatakan bahwa penyelesaian konflik akibat kenaikan pajak 250% ini tidak lagi hanya bergantung pada massa di alun-alun.
Menurutnya, bola panas kini telah beralih ke tangan hierarki pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu Gubernur Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Bola Panas di Tangan Gubernur dan Kemendagri
Abdul Kholik, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, menjelaskan bahwa atasan Bupati Sudewo kini memiliki peran sentral dalam memantau dan menyelesaikan gejolak yang terjadi di Pati.
"Nanti kita tunggu dari Pak Gubernur. Kan beliau nanti juga akan memberikan semacam pemantauan sebagai atasan atau wakil pemerintah pusat di daerah," kata Kholik.
Ia menambahkan bahwa Kemendagri sebagai pemegang kunci penyelesaian masalah juga akan menaruh perhatian khusus pada kasus ini.
Sinyal Adanya Intervensi dari Pusat
Kholik secara tersirat menyebut adanya kemungkinan intervensi dari pemerintah pusat jika masalah di Pati tidak kunjung menemukan titik temu.
Ia menyebut Kemendagri bisa memberikan "langkah-langkah yang bisa menyelesaikan masalah di Pati," sebuah frasa yang ditafsirkan sebagai potensi tindakan yang lebih tegas dari sekadar saran atau pandangan.
Jalur Dialog Tetap Dikedepankan
Meskipun demikian, Kholik tetap berharap jalur dialog antara Pemkab Pati dan masyarakat dapat ditemukan demi kepentingan yang lebih besar.
"Kita lebih mengedepankan spiritnya, ayo Pemda dan masyarakat, toh kepentingan besarnya adalah bagaimana memajukan masyarakat Pati. Mudah-mudahan nanti ditemui," katanya.
Pertarungan Bergeser dari Jalanan ke Birokrasi
Aksi massa besar-besaran di Pati hari ini telah berhasil mengangkat isu lokal menjadi perhatian nasional.
Sementara suara puluhan ribu warga menggema di jalanan, analisis dari Abdul Kholik menunjukkan bahwa pertarungan sesungguhnya kini telah bergeser ke ranah birokrasi.
Keputusan dari Gubernur Jawa Tengah dan Mendagri akan menjadi penentu akhir dari nasib kepemimpinan di Kabupaten Pati. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo