SOLOBALAPAN.COM - Setelah sempat sesumbar dan menantang warganya untuk berunjuk rasa, Bupati Pati, Sudewo, akhirnya meminta maaf secara terbuka.
Permintaan maaf ini disampaikan usai berlangsungnya aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar warga sebagai bentuk protes atas kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.
Bupati dari Partai Gerindra ini juga berjanji akan meninjau ulang kebijakannya yang kontroversial tersebut.
Berawal dari Kebijakan dan Tantangan Viral
Polemik ini bermula ketika Bupati Sudewo mengeluarkan kebijakan yang menaikkan tarif PBB-P2 secara drastis.
Menanggapi rencana protes dari warganya, ia justru mengeluarkan pernyataan menantang yang kemudian viral di media sosial.
"Siapa yang akan melakukan penolakan...? Silakan lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang pun suruh kerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan itu, tetap maju," ujar Sudewo dalam video tersebut.
Solidaritas Publik yang Meluas
Tantangan tersebut justru menyulut solidaritas yang lebih besar di kalangan masyarakat.
Di bawah koordinasi Masyarakat Pati Bersatu, posko donasi didirikan dan dibanjiri kiriman logistik dari berbagai kota, bahkan dari WNI di luar negeri.
Spanduk-spanduk protes berukuran raksasa, termasuk yang meminta Presiden Prabowo untuk memecat Sudewo, bertebaran di penjuru kota, menunjukkan skala kemarahan publik.
Akhirnya Minta Maaf dan Tinjau Ulang Kebijakan
Setelah aksi unjuk rasa besar-besaran berlangsung sesuai rencana pada Rabu (13/8/2025), Bupati Sudewo akhirnya melunak dan menyampaikan permintaan maaf.
"Saya minta maaf yang sebesar-besarnya," ujarnya.
Terkait tantangannya yang viral, ia mencoba memberikan klarifikasi.
"Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang (Masak rakyatku saya tantang)," katanya, menyebut ia hanya khawatir aksi tersebut ditunggangi pihak lain.
Pelajaran tentang Kekuatan Suara Rakyat
Peristiwa di Pati menjadi pelajaran penting tentang kekuatan suara rakyat.
Kebijakan yang dinilai tidak berpihak, ditambah dengan gaya komunikasi publik yang dianggap arogan, terbukti mampu menyulut perlawanan massal yang terorganisir.
Mundurnya Bupati Sudewo dari sikap kerasnya menunjukkan bahwa dalam demokrasi, aspirasi warga yang bersatu pada akhirnya tidak dapat diabaikan. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo