SOLOBALAPAN.COM - Bupati Pati Sudewo kembali menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait kebijakan lima hari sekolah.
Kebijakan ini, yang sempat menuai protes, akhirnya dibatalkan dan dikembalikan menjadi enam hari sekolah.
"Lima hari sekolah itu mohon maaf. Itu kesalahan internal pemerintahan saya, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Sudewo dalam jumpa pers di Pendapa Kabupaten Pati, Senin (11/8/2025).
Sudewo mengakui bahwa ide lima hari sekolah untuk jenjang PAUD, SD, hingga SMP di Pati memang berasal dari dirinya. Ia juga sempat berkonsultasi dengan pimpinan PCNU.
"Saya meminta masukan (lima hari sekolah) tidak boleh mengganggu TPQ dan Madrasah Diniyah (Madin). Bagaimana caranya saya mohon diberi masukan," jelasnya.
Menurut Sudewo, ia telah meminta adanya kajian bersama antara tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dengan PCNU.
Namun, ia baru mengetahui bahwa saran dari PCNU tidak dijalankan oleh Plt. Kepala Disdikbud, Andrik Sulaksono.
"Saya baru tahu (saran) itu tidak dijalankan akhir-akhir ini," ungkapnya.
"Karena pada saat saya mau menandatangani SK lima hari sekolah, saya tanya kepada Plt Kepala Disdikbud apakah drafnya sudah sesuai dengan saran dan masukan PCNU, dan dijawab sudah," tambahnya.
Sudewo juga sempat menanyakan apakah kebijakan itu akan mengganggu kegiatan TPQ dan Madin, yang kala itu dijawab oleh Andrik tidak mengganggu.
Merasa sudah sesuai prosedur, Sudewo pun menandatangani SK tersebut.
Di sisi lain, Ketua PCNU Pati, KH Yusuf Hasyim, membenarkan bahwa pihaknya telah menyampaikan sejumlah rekomendasi.
Ia mengingatkan bahwa penerapan lima hari sekolah harus mempertimbangkan lima hal, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
Prasyarat seperti kecukupan pendidik, ketersediaan sarana prasarana, kearifan lokal, dan pendapat tokoh masyarakat banyak yang tidak terpenuhi.
"Akhirnya muncul gejolak di lapangan karena ternyata mengganggu TPQ dan Madin," katanya.
Gejolak itu terjadi karena jam pulang sekolah yang mepet dengan jadwal TPQ atau Madin, membuat anak-anak kelelahan.
Meski demikian, Kiai Yusuf mengapresiasi permintaan maaf Bupati Sudewo. Menurutnya, hal itu menunjukkan sikap yang lapang dada.
"Semua pihak harus instrospeksi dan mengambil pelajaran yang berharga dari apa pun yang telah terjadi," ujarnya.
"Islam mengajarkan agar dalam menyelesaikan masalah sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Itu juga sesuai dengan prinsip demokrasi Indonesia," tandasnya.
Ia kembali mengingatkan Pemkab Pati agar setiap pengambilan kebijakan selalu mempertimbangkan masukan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para ahli. (dam)
Editor : Damianus Bram