SOLOBALAPAN.COM - Film animasi Merah Putih: One For All menuai kontroversi setelah trailernya dirilis.
Kualitasnya yang dinilai buruk dan tidak sebanding dengan biaya produksi Rp6,7 miliar menjadi sorotan publik.
Produser film tersebut, Toto Soegriwo, akhirnya angkat bicara dan membantah tudingan bahwa ia menerima dana dari pemerintah.
Bahkan, ia membawa-bawa nama Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, dalam klarifikasinya.
Melalui akun Twitter-nya, Toto Soegriwo memberikan klarifikasi atas isu anggaran film yang menjadi perbincangan.
Ia menegaskan bahwa dana sebesar Rp6,7 miliar untuk produksi film ini tidak berasal dari pemerintah.
"Kami tidak pernah menerima satu rupiahpun dana dari pemerintah, apalagi melakukan tindakan korupsi atau memanfaatkan uang haram sebagaimana yang dituduhkan," ujarnya.
Dalam klarifikasinya, Toto juga menyinggung pertemuan dengan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, yang ia sebut hanya memberikan masukan terkait film.
"Pihak pemerintah melalui ibu Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif juga telah memberikan klarifikasi resmi bahwa pada saat menerima audiensi tim 'Merah Putih One For All', beliau hanya memberikan sejumlah masukan cerita, karakter, visual (look and feel), trailer, dan aspek kreatf lainnya sebagaimana beliau lakukan kepada setiap pihak yang beraudiensi. Beliau tidak memberikan bantuan finansial maupun fasilitas promosi kepada film ini," ujarnya.
Irene Umar sendiri sebelumnya telah memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya.
Ia membenarkan telah menerima audiensi dari tim produksi film tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak memberikan bantuan dana atau memfasilitasi promosi.
“Saya sendiri menerima audiensi tim produksi film beberapa waktu yang lalu,” tulis @irene.umar dikutip pada Senin, 11 Agustus 2025.
Irene menyampaikan beberapa masukan teknis terkait cerita, karakter, visual, dan trailer, seperti yang ia lakukan pada audiensi lainnya.
Ia juga mengapresiasi upaya tim produksi dalam memajukan industri animasi dan film.
Meskipun Toto Soegriwo telah memberikan klarifikasi, hal ini tidak menghentikan kritik dari warganet.
Banyak yang mempertanyakan bagaimana film dengan kualitas yang dianggap buruk bisa lolos dan mendapatkan hak distribusi nasional.
"Kalau begitu, pertanyaannya sekarang gimana ceritanya ide film ini lolos fase pitching, bisa mengumpulkan dana segitu banyak, diberi waktu pengerjaan cuma +- 2 bulan, terus dapat hak distribusi nasional hanya untuk merilis film 'nasionalis' yang sebenarnya nggak ada urgensinya?," tanya akun @oppohyung_.
Warganet lain juga mengkritik selera dari pihak pemerintah, dalam hal ini Wamenekraf, jika memang benar memberikan masukan untuk film tersebut. (LZ)
Editor : Laila Zakiya