SOLOBALAPAN.COM - Kota Solo masuk dalam daftar 10 kota dengan biaya transportasi paling mahal di Indonesia.
Hal ini memicu pertanyaan, apakah kondisi ini terjadi akibat pemangkasan subsidi layanan program Buy The Service (BTS) yang didanai pemerintah pusat?
Menurut berbagai sumber, Direktur Jenderal Integrasi Transportasi Multimoda Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, menyatakan bahwa biaya transportasi di sejumlah kota dianggap tinggi jika melebihi 10 persen dari total biaya hidup masyarakat.
Solo menempati posisi ke-10, dengan rata-rata biaya transportasi mencapai Rp712.955 per bulan, atau 10,27 persen dari biaya hidup sehari-hari.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Taufiq Muhammad, menjelaskan bahwa angka tersebut hanyalah rata-rata pengeluaran warga.
"Itu kan terkait persentase pengeluaran masyarakat rata-rata untuk perjalanan transportasi. Kalau angkanya besar, artinya kan masyarakat dalam melakukan aktivitas harian itu tidak menggunakan transportasi publik," terangnya.
Taufiq melanjutkan, hal ini menunjukkan tantangan pemerintah dalam menyediakan transportasi publik yang representatif.
Di Solo, transportasi publik sudah terintegrasi dengan Trans Jateng milik Pemprov Jawa Tengah, serta Batik Solo Trans (BST) dan Angkutan Feeder untuk pergerakan dalam kota.
Namun, ia tidak menampik bahwa penurunan subsidi (anggaran program BTS) untuk BST berpengaruh pada pelayanan yang dilakukan sejak awal 2025.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta hanya mendapat bantuan Rp30 miliar untuk operasional BST, padahal kebutuhan idealnya mencapai Rp80 miliar agar semua layanan dapat berjalan optimal.
"Untuk transportasi dalam kotanya dipastikan sudah baik, PR-nya tinggal yang soal aglomerasinya karena nilai APBN untuk BST-nya ini turun," ujar Taufiq.
Ia berharap adanya bantuan dari kabupaten sekitar, dengan Pemprov Jawa Tengah sebagai pemimpinnya, untuk menyesuaikan anggaran.
Taufiq juga menyatakan, Dinas Perhubungan dan Pemkot Surakarta akan mengajukan permohonan pendanaan ke pemerintah pusat untuk memastikan semua armada dan rute BST tetap beroperasi normal di tahun 2026.
"Tahun 2025 itu anggarannya Rp30 miliar, 2026 kita mengajukan nilai yang sama. Saya yakin kalau layanannya baik dan mewadahi semua trayek aglomerasi pasti masyarakat mau berpindah. Kalau begitu ini bisa menurunkan beban yang dikeluarkan masyarakat untuk transportasi," jelasnya.
Sebagai informasi, program layanan BTS yang awalnya digadang-gadang sebagai andalan pemerintah untuk menyediakan transportasi publik yang murah, aman, dan efisien, terus mengalami penurunan anggaran.
Data menunjukkan anggaran turun drastis dari Rp625,6 miliar pada 2023 menjadi Rp177 miliar pada 2025, yang berdampak pada penurunan performa layanan di berbagai daerah.
"Pemerintah sekarang itu tidak pro pada transportasi umum, hanya omon-omon dan tidak sesuai dengan janji politiknya. Lihat datanya, pertahun itu terus menurun bahkan tahun depan katanya hanya Rp80 miliar," tegas Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno.
Menurutnya, jika semua dibebankan pada pemerintah daerah, maka mereka tidak akan kuat.
"Pusat hanya bicara efisiensi sementara di bawah semakin banyak yang melarat,” pungkas Djoko. (ves)
Editor : Damianus Bram