SOLOBALAPAN.COM - Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen setelah mendapat protes besar-besaran dari warga.
Kebijakan ini juga telah mendapat sorotan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono.
Namun, pembatalan tersebut tidak serta-merta meredakan kekesalan warga Pati. Mereka merasa kecewa terhadap sikap Sudewo yang dianggap arogan.
Salah satunya adalah Taufikurrahman (36), warga Pati yang berencana tetap berdemo pada 13 Agustus mendatang.
"Masih tetap ingin demo, tidak mundur satu langkah pun. Alasannya, ingin ketemu bupati dan melengserkan," kata Taufik dikutip dari Tempo.co, Senin (11/8/2025) .
Sehari-hari Taufik bekerja sebagai tukang cukur rambut, namun ia kini aktif di media sosial TikTok melalui akun @theakaconk2 untuk membagikan informasi perkembangan situasi di depan kantor Bupati Pati yang dijadikan posko donasi logistik demo.
Menurut Taufik, ia pernah mendengar keluhan seorang ibu yang PBB rumahnya naik hingga 640 persen, dari Rp20 ribu menjadi Rp148 ribu.
Ia juga menceritakan banyak orang di sekitarnya kesal dan ingin ikut berunjuk rasa. "Mereka sampai bilang bukan hanya pajak yang turun, tapi Sudewo-nya juga," tuturnya.
Keresahan juga dirasakan oleh Eva Risty Maharani (29), seorang wiraswasta di Desa Tlogosari. Meski kenaikan PBB dibatalkan, ia mengaku resah.
Tarif PBB rumahnya naik dari Rp50 ribu menjadi Rp125 ribu. Sementara tagihan PBB mertuanya naik dari Rp300 ribu menjadi hampir Rp800 ribu.
"Kenaikan PBB maklum saja untuk pengembangan Pati, tapi rasanya langsung menekan rakyat, kami tidak ada persiapan. Kami tidak selalu memegang uang,” ujarnya, dikutip dari Suara.com.
Eva berpendapat kenaikan pajak seharusnya dilakukan secara bertahap. Namun, yang paling membuatnya terganggu adalah gaya komunikasi Sudewo yang sempat menantang warganya untuk mendatangkan 50 ribu orang guna memprotes kebijakannya.
"Yang paling tidak saya suka, dia bupati, seharusnya tutur bicaranya tidak seperti itu,” kata Eva.
Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo berdalih kenaikan PBB-P2 perlu dilakukan setelah 14 tahun stagnan, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah demi pembangunan infrastruktur dan layanan publik. (dam)
Editor : Damianus Bram