SOLOBALAPAN.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memantik perdebatan nasional setelah menyoroti masalah klasik yang tak kunjung usai: gaji guru dan dosen di Indonesia yang dinilainya masih jauh dari kata layak.
Dalam sebuah pernyataan yang kini viral, ia melontarkan pertanyaan mendasar, apakah seluruh beban pendanaan pendidikan harus ditanggung oleh negara semata, atau perlu ada partisipasi dari masyarakat.
Pernyataan ini membuka kembali diskusi sengit mengenai efektivitas anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari total belanja negara.
Paradoks Anggaran Jumbo dan Kesejahteraan Minim
Dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025 di Bandung, Kamis (7/8), Sri Mulyani menyoroti sebuah paradoks.
Di satu sisi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang sangat besar, mencapai Rp 724,3 triliun.
Namun di sisi lain, ia mengakui keluhan mengenai rendahnya gaji tenaga pendidik masih terus bermunculan.
Menurutnya, masalahnya bukan hanya pada jumlah anggaran, tetapi juga efektivitas penyalurannya agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan guru dan dosen.
Pertanyaan Kunci: 'Apakah Semuanya dari Keuangan Negara?'
Di sinilah Sri Mulyani membuka diskursus baru yang kontroversial. “Apakah semuanya harus dari keuangan negara, atau ada partisipasi dari masyarakat?” ucapnya.
Pertanyaan ini menyiratkan perlunya evaluasi total terhadap model pendanaan pendidikan di Indonesia, meskipun bentuk "partisipasi publik" yang ia maksud belum dijelaskan secara rinci.
Fakta Memprihatinkan: Gaji Dosen Indonesia Tertinggal di ASEAN
Kenyataan di lapangan mendukung keprihatinan Sri Mulyani.
Berdasarkan data perbandingan, gaji rata-rata dosen di Indonesia hanya sekitar 1,3 kali Upah Minimum Provinsi (UMP).
Angka ini sangat jauh tertinggal dari negara tetangga seperti:
-
Kamboja: 6,6 kali UMP
-
Thailand: 4,1 kali UMP
-
Vietnam: 3,42 kali UMP
Ironisnya, survei pada April 2025 menunjukkan bahwa beban kerja dosen di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sangat berat, rata-rata mencapai hampir 70 jam per minggu.
Mencari Solusi Fundamental
Pernyataan Sri Mulyani, meski kontroversial, berhasil memaksa publik untuk berpikir di luar kotak.
Ini bukan lagi sekadar soal menaikkan anggaran, tetapi tentang bagaimana mereformasi sistem agar dana yang ada benar-benar efektif dan sampai ke tangan para pendidik.
Pertanyaan tentang "partisipasi masyarakat" kini menjadi tantangan bagi semua pihak untuk merumuskan model pendanaan pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan demi masa depan Indonesia. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo