SOLOBALAPAN.COM – Pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer siap mengambil langkah diplomatik besar.
Jika hingga September 2025 Israel tidak menyetujui gencatan senjata dengan Hamas, Inggris akan secara resmi mengakui negara Palestina.
Langkah ini menjadi titik balik dalam kebijakan luar negeri Inggris terhadap konflik Israel-Palestina, sekaligus sinyal tekanan yang makin keras dari dunia internasional.
Keputusan itu diumumkan pada Selasa (29/7/2025) waktu setempat, usai rapat darurat kabinet.
Dalam pernyataannya, Starmer menyebut krisis kemanusiaan di Gaza telah "melampaui batas" dan harapan atas solusi dua negara kini kian menipis.
“Situasinya benar-benar tidak dapat diterima,” ujar Starmer, seperti dikutip The New York Times, Rabu (30/7/2025).
“Saya sangat khawatir bahwa gagasan solusi dua negara kini terasa semakin jauh dari jangkauan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.”
Pergeseran Sikap Politik Inggris: Dari Simbolis ke Aksi Nyata
Starmer sebelumnya bersikap hati-hati soal pengakuan Palestina karena khawatir langkah itu hanya menjadi simbol tanpa dampak konkret.
Namun, tekanan politik dalam negeri dan memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza mengubah sikap tersebut secara drastis.
Dalam pernyataannya, Starmer memberikan tiga syarat kepada Hamas: membebaskan semua sandera, menyetujui gencatan senjata, dan menerima bahwa mereka tidak akan terlibat dalam pemerintahan Gaza.
Ia juga mendesak Israel untuk tidak mencaplok Tepi Barat dan kembali ke jalur perdamaian menuju solusi dua negara.
Namun, pemerintahan sayap kanan Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diperkirakan tidak akan mengabulkan syarat itu.
Netanyahu bahkan mengecam keputusan Inggris secara terbuka.
Dalam unggahan di media sosial, Netanyahu menyebut langkah Inggris sebagai bentuk “penghargaan terhadap terorisme mengerikan Hamas dan hukuman bagi para korban.”
Ia menambahkan, “Sebuah negara jihadis di perbatasan Israel hari ini akan mengancam Inggris di kemudian hari.”
Sejarah Inggris dan Timur Tengah: Beban Janji Lama
Langkah Inggris ini menyusul sikap Prancis yang juga berencana mengakui negara Palestina pada Sidang Umum PBB September mendatang.
Namun pengakuan dari Inggris memiliki makna simbolik yang lebih dalam karena sejarah panjang keterlibatannya di kawasan tersebut.
Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menggarisbawahi pentingnya konteks sejarah itu, merujuk pada Deklarasi Balfour 1917.
“Deklarasi itu berjanji bahwa tidak ada yang boleh dilakukan untuk merugikan hak-hak sipil dan keagamaan rakyat Palestina. Janji itu tidak ditepati, dan ketidakadilan ini masih terus berlangsung,” ujarnya dalam forum PBB.
Tekanan Internal dan Respons Kemanusiaan Inggris
Keputusan Inggris juga didorong oleh tekanan dalam negeri. Lebih dari 250 anggota parlemen, sebagian besar dari Partai Buruh, telah menandatangani surat mendesak pengakuan terhadap Palestina.
Beberapa menteri kabinet menegaskan bahwa diam di tengah tragedi kemanusiaan bukan lagi pilihan.
Dalam beberapa hari terakhir, Inggris menjatuhkan sanksi kepada dua menteri sayap kanan Israel dan menangguhkan sebagian penjualan senjata.
Bantuan dari udara juga dijatuhkan ke Gaza, anak-anak yang terluka dievakuasi ke rumah sakit Inggris, dan pemerintah mendorong pembukaan kembali jalur distribusi bantuan PBB.
Starmer bahkan dilaporkan bertemu Presiden AS Donald Trump di Skotlandia untuk membahas inisiatif perdamaian Eropa.
Namun belum jelas apakah Starmer mengungkapkan langsung rencana pengakuan terhadap Palestina dalam pertemuan tersebut.
Trump mengatakan, “Saya tidak akan mengambil posisi; saya tidak keberatan dia mengambil posisi. Saat ini saya hanya ingin orang-orang diberi makan.”
Pengakuan Palestina: Titik Balik Diplomasi atau Alat Tawar?
Sebagian pengamat mempertanyakan apakah pengakuan Palestina layak dijadikan alat tekanan diplomatik.
Namun bagi Keir Starmer—yang memiliki latar belakang sebagai pengacara hak asasi manusia—situasi di Gaza sudah tidak bisa ditoleransi.
“Kini, di Gaza, karena kegagalan bantuan yang sangat besar, kita menyaksikan bayi kelaparan, anak-anak terlalu lemah untuk berdiri—gambar-gambar yang akan terus melekat sepanjang hidup kita,” ucap Starmer dengan nada emosional.
Bagi pemerintah Inggris, ini bukan sekadar manuver diplomatik, tapi pernyataan politik yang kuat.
Bahwa di tengah tragedi kemanusiaan, diam adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai keadilan. (dam)
Editor : Damianus Bram