SOLOBALAPAN.COM – Pernyataan kontroversial Fadli Zon soal kebenaran tragedi rudapaksa massal Mei 1998 menuai polemik nasional.
Menteri Kebudayaan RI tersebut kini dipanggil DPR RI dan menjadi sasaran petisi publik yang menuntut pencopotan dirinya dari jabatan menteri.
Pernyataan Fadli yang dilontarkan pada 10 Juni 2025 dalam wawancara program penulisan ulang sejarah Indonesia memunculkan keraguan terhadap eksistensi pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa saat kerusuhan 1998.
Ia menyebutnya sebagai "rumor", sebuah ucapan yang sontak memantik amarah publik.
Pernyataan Fadli Zon dianggap menyakitkan, terutama bagi para penyintas dan keluarga korban.
Komnas Perempuan melalui Komisioner Dahlia Madanih mengecam keras pernyataan itu.
"Penyangkalan ini bukan hanya menyakitkan, tapi juga memperpanjang impunitas," ujarnya.
Ucapan tersebut dinilai memperburuk luka sejarah yang belum sepenuhnya sembuh, serta menghambat keadilan bagi para korban tragedi kemanusiaan 1998.
Dampak dari polemik ini membuat Komisi X DPR RI mengambil langkah. Fadli Zon dijadwalkan hadir dalam rapat klarifikasi untuk mempertanggungjawabkan ucapannya.
"Saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan untuk memberikan keterangan di DPR," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (24/6/2025).
Ia menegaskan, klarifikasi penting dilakukan agar polemik di masyarakat bisa segera diselesaikan secara terbuka.
Tidak hanya parlemen, masyarakat sipil juga bergerak. Organisasi Suluh Pergerakan menginisiasi petisi online yang menuntut pencopotan Fadli Zon dari jabatan Menteri Kebudayaan.
Petisi yang diunggah lewat tautan change.org/pecatfadlizon sudah mengantongi lebih dari 1.900 tanda tangan sejak dibuat pada 21 Juni 2025.
Melalui akun X mereka, @suluhpergerakan, juga dirilis poster-poster kritik bertajuk: “Tuan Fadli Zon, mengapa itu disebut perkosaan massal?” sebagai respon atas utas klarifikasi Fadli di platform X, yang justru tidak mengandung permintaan maaf.
Dalam klarifikasinya di media sosial, Fadli Zon tidak menyatakan permintaan maaf, tetapi justru memperdebatkan konteks penggunaan diksi "massal".
Hal ini memperkeruh suasana dan menimbulkan gelombang kritik lebih luas dari publik dan tokoh-tokoh hak asasi manusia. (lz)
Editor : Laila Zakiya