SOLOBALAPAN.COM – Kericuhan terjadi saat pembagian sembako murah di halaman Kantor Kecamatan Cipayung, Depok, Jawa Barat.
Warga yang sudah mengantre sejak pagi memprotes keras karena tak kebagian paket sembako. Pemicunya, mobil berisi sembako mendadak pergi meninggalkan lokasi.
Masyarakat mengeluhkan ketidakjelasan informasi teknis pembagian sembako dalam program tebus murah ini.
Amarah warga meledak saat melihat mobil bak terbuka yang membawa sembako justru berbalik arah dan meninggalkan tempat.
Meski pihak kecamatan dan panitia enggan memberikan penjelasan, Pemerintah Kota Depok akhirnya buka suara untuk menjelaskan penyebab terjadinya insiden tersebut.
Pemkot: Ini Program Provinsi, Bukan Pemkot
Kepala Bidang Perdagangan Disdagin Kota Depok, Sony Hendro, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Pasar Subsidi (Opadi) milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
“Kegiatan ini milik dan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Anggarannya juga dari pemerintah provinsi,” ujar Sony, dikutip dari JawaPos.com.
Sony menyebut, pihaknya baru menerima informasi kegiatan tersebut beberapa hari sebelum cuti bersama akhir Mei.
Rapat koordinasi dilakukan secara cepat melalui Zoom dengan pihak provinsi dan stakeholder lainnya.
Kota Depok hanya mendapat 763 paket sembako untuk satu titik distribusi di Kecamatan Cipayung.
Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan pelaksanaan sebelumnya yang bisa mencapai 4.000–5.000 paket.
“Biasanya provinsi menggelontorkan 4.000 sampai 5.000 paket. Tapi kali ini hanya 763 paket untuk satu kecamatan,” tambahnya.
Kelurahan Tak Ambil Jatah, Distribusi Menumpuk
Sony menjelaskan, kericuhan terjadi karena beberapa kelurahan tidak mengambil jatah distribusi.
Alasannya bervariasi, mulai dari kegiatan internal hingga transisi pergantian pejabat. Akibatnya, paket sembako menumpuk di kecamatan.
“SOP-nya sudah jelas. Begitu barang datang ke kecamatan, langsung didistribusikan ke kelurahan agar tidak terjadi penumpukan di satu titik,” jelas Sony.
“Tapi kenyataannya, beberapa kelurahan tidak jadi mengambil, sehingga warga datang langsung ke kecamatan dan menimbulkan antrean panjang,” imbuhnya.
Selain masalah distribusi, informasi simpang siur soal syarat pengambilan turut memperkeruh suasana.
Banyak warga datang hanya membawa fotokopi KTP, tanpa kupon resmi yang seharusnya dibagikan oleh kelurahan.
“Kupon dan KTP itu dua hal yang wajib. Tapi karena ada kelurahan yang tidak mendistribusikan kupon, masyarakat datang tanpa kupon dan akhirnya tidak bisa dilayani,” tegas Sony.
Soal Mobil Pribadi Angkut Sembako, Ini Penjelasan Pemkot
Terkait video viral mobil pribadi yang membawa sembako, Sony menegaskan bahwa kendaraan tersebut digunakan untuk distribusi paket ke kelurahan, bukan pengambilan pribadi.
“Itu dikondisikan oleh kelurahan yang sudah terdata akan mengambil,” ucap Sony.
Sony juga menegaskan bahwa pihaknya akan segera melaporkan kejadian ini secara resmi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bahan evaluasi ke depan.
“Semoga ini jadi pembelajaran. Kalau nanti ada lagi program serupa,” tutupnya. (dam)
Editor : Damianus Bram