SOLOBALAPAN.COM – Pemerintah resmi menggulirkan paket kebijakan ekonomi senilai Rp24,44 triliun guna mendorong daya beli masyarakat sepanjang Juni hingga Juli 2025.
Langkah ini diambil demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat stabilitas perekonomian.
“Hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Senin (2/6/2025), dikutip dari laman Setkab.go.id, Selasa (3/6/2025).
Stimulus ini mencakup berbagai sektor, mulai dari subsidi tarif, bantuan langsung tunai (BLT), hingga bantuan pangan.
Sekitar Rp850 miliar dari total dana ditanggung oleh BUMN, khususnya untuk subsidi tarif tol, sementara sisanya bersumber dari APBN.
Sebelumnya, pada 24 Mei 2025, pemerintah telah mengumumkan rencana stimulus guna mendongkrak konsumsi dalam dua bulan ke depan. Detail anggaran lengkapnya baru dijelaskan awal Juni oleh Sri Mulyani.
“Melalui stimulus ekonomi ini, kami berharap pertumbuhan ekonomi kuartal kedua bisa mendekati 5 persen, meski sebelumnya diperkirakan melambat akibat kondisi global,” tambahnya.
Mulai 5 Juni 2025, pemerintah akan menyalurkan diskon tarif tol, subsidi transportasi, BLT, serta bantuan pangan kepada rumah tangga terpilih.
Menghadapi masa liburan sekolah 28 Juni–12 Juli, pemerintah memberikan potongan harga untuk tiket kereta api dan transportasi laut guna mendorong pariwisata domestik. Total anggaran untuk sektor ini mencapai Rp940 miliar.
Selain itu, bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), pemerintah juga memberikan diskon tarif tol 20 persen bagi sekitar 110 juta pengguna jalan tol.
Program bantuan sosial juga diperkuat. Sebanyak Rp11,93 triliun dialokasikan untuk peningkatan nilai bantuan Kartu Sembako kepada 18,3 juta penerima.
Masing-masing akan menerima tambahan Rp200 ribu per bulan dan 10 kg beras gratis selama dua bulan.
Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp300 ribu per bulan selama dua bulan akan disalurkan kepada 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta, termasuk 565 ribu guru honorer di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Total anggaran BSU mencapai Rp10,72 triliun.
Pemerintah juga memberikan diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi 2,7 juta pekerja di enam sektor industri padat karya yang terdampak persaingan global.
“Tujuannya agar mereka tetap mendapatkan perlindungan meskipun industri tengah menghadapi tekanan ekspor dan kompetisi global,” jelas Sri Mulyani.
Di luar stimulus ini, pemerintah juga telah mencairkan gaji ke-13 sebesar Rp49,3 triliun bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan.
Ini diharapkan dapat semakin memperkuat daya beli masyarakat menjelang semester kedua tahun ini.
Dari total anggaran stimulus Rp24,44 triliun, sebanyak Rp23,59 triliun berasal dari APBN dan sisanya Rp850 miliar dari sumber non-APBN.
Presiden Prabowo berharap langkah ini mampu menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 mendekati 5 persen, di tengah ancaman perlambatan global.
Meski demikian, sejumlah analis seperti dikutip dari Channel News Asia (CNA) pada Selasa (3/6/2025), menyebut bahwa stimulus ini mungkin belum cukup kuat untuk membalikkan tren lesunya konsumsi rumah tangga.
Diperlukan kebijakan lanjutan untuk mendukung kelas menengah dan mengurangi tekanan pada dunia usaha, terutama dari dampak tarif tinggi Amerika Serikat. (dam)
Editor : Damianus Bram