SOLOBALAPAN.COM – Aksi besar-besaran kembali digelar oleh para pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Garda Indonesia.
Hari ini, Senin (20/5/2025), sebanyak 500 ribu pengemudi ojol diperkirakan akan melakukan aksi turun ke jalan dan mematikan aplikasi layanan transportasi daring selama 24 jam penuh.
Aksi yang disebut sebagai Aksi Akbar 205 ini dipusatkan di tiga titik strategis di Jakarta: Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan DPR RI.
Selain itu, aksi juga berlangsung serentak di berbagai kota besar lainnya di Indonesia.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya layanan akibat aksi ini.
“Garda Indonesia sebagai asosiasi pengemudi ojol menyatakan meminta maaf kepada warga masyarakat Jakarta dan aglomerasi Jabodetabek karena pada hari Selasa 20 Mei 2025, Kota Jakarta akan diserbu pengemudi ojek online,” kata Igun Wicaksono dikutip Selasa (20/5).
Menurut Igun, aksi ini melibatkan pengemudi dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, Palembang, Lampung, hingga Banten.
Para pengemudi tak hanya melakukan unjuk rasa, tetapi juga mematikan aplikasi alias offbid massal sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap kebijakan aplikator yang dinilai tidak berpihak.
“Aksi offbid pada 20 Mei 2025 diperkirakan berdampak pada layanan aplikasi, sehingga masyarakat diimbau memahami langkah ini sebagai upaya mendorong perbaikan ekosistem transportasi daring secara menyeluruh,” ujar Igun.
Daftar Tuntutan Pengemudi Ojol
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Para pengemudi membawa lima tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan instansi terkait:
1. Menjatuhkan sanksi tegas kepada aplikator yang melanggar regulasi Permenhub PM Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022.
2. Mendesak Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan bersama Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan aplikator.
3. Menuntut potongan aplikasi maksimal hanya sebesar 10 persen, jauh di bawah potongan yang kini diduga mencapai 50 persen.
4. Merevisi tarif penumpang dan menghapus program-program seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi.
5. Menetapkan tarif layanan makanan dan pengiriman barang secara adil, dengan melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan YLKI.
“Sudah berkali-kali kami aksi damai namun semuanya seperti dianggap remeh oleh pemerintah maupun aplikator sehingga pihak aplikator makin menjadi-jadi,” kata Igun dalam pernyataan resmi, Senin (19/5). (lz)
Editor : Laila Zakiya