SOLOBALAPAN.COM - Presiden Joko Widodo memberi sinyal kuat akan terlibat dalam pemilihan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Meski belum secara resmi mengumumkan pencalonannya, pernyataan Jokowi baru-baru ini menunjukkan adanya pertimbangan serius terhadap peluang tersebut.
Dalam keterangannya pada Jumat, 16 Mei 2025, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terjun ke dalam kontestasi hanya untuk mengalami kekalahan.
"Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau ikut nanti hasilnya justru kalah," ucapnya tegas.
Pernyataan itu sontak memicu spekulasi publik dan internal PSI, mengingat sosok Jokowi masih memiliki daya tarik politik yang besar meskipun akan segera mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden RI.
Baca Juga: Kasmudjo Dosen Pembimbing Jokowi hingga UGM Digugat Rp 69 Triliun soal Dugaan Ijazah Palsu
PSI Buka Pendaftaran, E-Voting Jadi Inovasi
Saat ini, PSI tengah membuka pendaftaran calon ketua umum hingga 31 Mei 2025.
Proses seleksi dilakukan melalui kantor pusat mereka di Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Menariknya, PSI memilih metode e-voting dalam pemilihan kali ini.
Langkah ini mencerminkan semangat partai yang sejak awal mengusung nilai-nilai transparansi, modernitas, dan demokrasi digital.
Meski Jokowi belum mendaftarkan diri secara formal, sejumlah kader dan simpatisan PSI secara terbuka menyatakan dukungan dan harapan besar agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu bergabung dalam kepemimpinan partai.
Baca Juga: Jokowi Disorot Lagi Soal Ijazah, Rismon Hasiholan Minta Klarifikasi Dosen Pembimbing: Stop Bohong!
Sikap PDIP: Hormati Kedaulatan Partai Lain
Rencana keterlibatan Jokowi dalam urusan internal PSI juga menarik perhatian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai tempat Jokowi bernaung selama dua periode kepemimpinannya.
Menanggapi isu ini, politisi senior PDIP Aria Bima menyatakan bahwa partainya tidak akan ikut campur dalam urusan rumah tangga partai lain.
"Kongres partai kami hormati. Semua partai di Indonesia punya hak penuh untuk berkontribusi melalui proses demokrasi," ujar Aria saat diwawancarai pada 14 Mei 2025.
Ia menambahkan bahwa setiap kongres parpol idealnya tidak hanya menjadi ajang pergantian pimpinan, tetapi juga momentum untuk memperkuat demokrasi di tingkat nasional.
Baca Juga: Viral! Dosen Jokowi, Kasmudjo, Digugat Terkait Ijazah UGM
Menuju Arah Baru Politik Pascapresidensial?
Jika Jokowi benar-benar maju sebagai calon Ketua Umum PSI, langkah ini akan menandai fase baru dalam karier politiknya usai dua periode memimpin Indonesia.
Di sisi lain, langkah tersebut bisa membuka peluang bagi PSI untuk menjadi kekuatan politik baru yang lebih solid dan relevan menjelang Pemilu 2029.
Dengan rekam jejak dan jaringan luas yang dimiliki Jokowi, kehadirannya di PSI bisa menjadi katalis perubahan peta politik nasional.
Apakah ini pertanda era baru PSI pasca-Kaesang? Atau manuver strategis Jokowi untuk tetap memiliki pengaruh politik setelah lengser dari kursi presiden?
Publik kini menanti jawabannya di kongres mendatang. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo