SOLOBALAPAN.COM - Pakar forensik digital, Rismon Hasiholan Sianipar, kembali menyuarakan kritiknya terhadap mantan Presiden Joko Widodo.
Melalui sebuah unggahan di akun X miliknya pada 15 Mei 2025, Rismon mendesak Jokowi untuk bersikap jujur terkait identitas dosen pembimbingnya semasa kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Dalam cuitannya, Rismon mengunggah tangkapan layar dari berita lama yang menyebutkan bahwa sosok Ir. Kasmudjo pernah diakui oleh Jokowi sebagai dosen pembimbing skripsi yang terkenal galak.
Namun, pernyataan terbaru Jokowi melalui akun Instagram resminya justru berbeda, di mana ia kini menyebut Kasmudjo sebagai dosen pembimbing akademik.
"Ini dia Kasmujo, Dosen Pembimbing Skripsi Jokowi yang katanya galak. KOK SEKARANG JOKOWI mengakuinya sebagai DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK?" tulis Rismon melalui akun @SianiparRismon.
Polemik ini semakin mencuat setelah Jokowi mengunjungi kediaman Kasmudjo beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Kasmudjo Dosen Pembimbing Jokowi hingga UGM Digugat Rp 69 Triliun soal Dugaan Ijazah Palsu
Kunjungan tersebut dilakukan di tengah polemik terkait gugatan ijazah palsu yang dilayangkan kepada UGM dan mantan dosennya itu.
Dalam unggahan Instagram-nya pada 13 Mei 2025, Jokowi menuliskan, "Hari ini, saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan Dosen Pembimbing Akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Ir. Kasmudjo."
Pernyataan tersebut membuat Rismon menuding adanya kebohongan publik yang dilakukan oleh Jokowi.
Ia menambahkan, "STOP BOHONG walau sekali saja, apa gak bisa Jokowi?"
Desakan Rismon ini menambah daftar panjang kritik terhadap keabsahan latar belakang pendidikan Jokowi yang kerap disorot oleh publik dan sejumlah tokoh.
Perbedaan penyebutan antara “dosen pembimbing skripsi” dan “dosen pembimbing akademik” menjadi sorotan karena bisa berdampak pada validitas narasi akademik yang selama ini dibangun.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana maupun UGM terkait desakan terbaru Rismon.
Namun, perdebatan soal konsistensi informasi ini diprediksi akan terus mencuat seiring dengan proses hukum yang masih berjalan.
Kredibilitas akademik seorang tokoh publik, apalagi mantan presiden, memang tak hanya penting untuk keperluan arsip sejarah, tapi juga demi kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan nasional. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo