SOLOBALAPAN.COM – Sebuah video viral yang memperlihatkan dugaan permintaan jatah proyek senilai Rp5 triliun oleh pihak yang mengatasnamakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) lokal dalam proyek strategis nasional (PSN) di Kota Cilegon tengah menjadi sorotan publik.
Dalam video tersebut, terlihat seorang pria mengenakan kemeja putih dan helm proyek berbicara dengan nada tinggi sambil menunjuk meja di hadapan pria lain yang diduga perwakilan kontraktor.
"Tanpa ada lelang, porsinya harus jelas. Tanpa ada lelang, Rp5 triliun untuk Kadin, Rp3 triliun untuk Kadin, tanpa ada lelang," ujar pria tersebut.
Situasi itu terjadi dalam forum yang dipenuhi belasan pria lainnya, sebagian mengenakan kemeja putih dan hitam, serta beberapa di antaranya memakai kacamata hitam.
Diduga Terjadi dalam Proyek Pabrik Kimia Rp15 Triliun
Baca Juga: Menelusuri Keindahan 'Surga' Mistis Garut Selatan di Cagar Alam Leuweung Sancang
Video itu disebut-sebut terkait proyek pembangunan pabrik kimia CA-EDCi milik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk yang bernilai Rp15 triliun.
Proyek PSN tersebut dibangun oleh kontraktor asal Tiongkok, Chengda Engineering Co.
Pihak kepolisian menyatakan tengah menyelidiki video tersebut untuk memastikan kebenaran peristiwa dan motif di baliknya.
Kapolres Cilegon: Tidak Ada Pemaksaan, Hanya Salah Paham
Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara, menjelaskan bahwa insiden dalam video merupakan buntut dari kesalahpahaman antara pengusaha lokal dan kontraktor asing.
"Kedua pihak sepakat menjaga situasi tetap kondusif," ujar AKBP Kemas dalam keterangannya di Serang, Selasa (13/5/2025).
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pihaknya akan menindak tegas segala bentuk premanisme yang mencatut nama organisasi kemasyarakatan (ormas) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) demi mendapatkan proyek.
"Kami berkomitmen menjaga iklim investasi tetap sehat dan aman di wilayah Cilegon," tegasnya.
Kadin Indonesia Respons Cepat, Bentuk Tim Etik dan Verifikasi
Menanggapi viralnya video tersebut, Kadin Indonesia melalui Ketua Umum Anindya Bakrie langsung membentuk tim etik dan verifikasi untuk mengusut dugaan penyimpangan yang mencatut nama Kadin.
"Intinya, kita sedang membentuk dan telah memulai tim verifikasi dan etik untuk menanggapi keluhan serta pertanyaan masyarakat di Cilegon," ujar Anindya, dikutip dari Antara.
Anindya menegaskan, Kadin Indonesia menolak keras segala bentuk tindakan melawan hukum serta pendekatan represif dalam pengurusan proyek.
"Kami ingin menjaga iklim investasi, karena selama ini Kadin aktif mempromosikan Indonesia di luar negeri," tambahnya.
Kadin Indonesia juga akan bertemu dengan perwakilan Gubernur Banten, BKPM, dan aparat penegak hukum untuk menggali informasi dan menyelesaikan persoalan dengan cepat.
Anindya menyatakan bahwa insiden tersebut merupakan ulahl oknum di tingkat kabupaten/kota, bukan representasi resmi organisasi Kadin secara keseluruhan.
"Kalau ada hal seperti itu, itu lebih ke arah oknum dan levelnya di kabupaten/kota," ucapnya.
Untuk itu, Bidang Hukum dan Organisasi Kadin akan dilibatkan guna memastikan penyikapan yang tepat dan profesional sesuai nilai-nilai tata kelola organisasi.
"Kadin pro-bisnis, pro-lapangan kerja, dan pro-pemberdayaan daerah. Tapi juga tegas menjaga nama baik organisasi," tegas Anindya.
Ia juga menegaskan bahwa Kadin tidak akan menyelesaikan persoalan hanya lewat sosial media.
"Kita juga ingin bertemu langsung. Karena memang Kadin itu besar," tutupnya. (dam)
Editor : Damianus Bram