SOLOBALAPAN.COM - Pernyataan Dedi Mulyadi yang menyebut dirinya sanggup menggaji setiap kepala keluarga di Jakarta sebesar Rp10 juta jika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, memicu kontroversi luas di media sosial.
Ucapan tersebut dilontarkan Dedi saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) 2025 yang digelar di Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (6/5/2025).
Dedi yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat menilai bahwa kemampuan fiskal Jakarta memungkinkan kebijakan populis tersebut.
Ia merujuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang pada tahun ini mencapai Rp91,34 triliun, serta jumlah penduduk yang menurutnya masih di bawah 10 juta jiwa.
“Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini, Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya 90 triliun,” kata Dedi dalam forum tersebut.
Ia kemudian memaparkan perhitungan sederhana yang menjadi dasar keyakinannya.
“Kalau di Jakarta itu dari 10 juta (penduduk), ada dua juta kepala keluarga. Itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali dua juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya, saya bagi,” ucapnya lantang.
Pernyataan ini langsung menjadi perbincangan hangat warganet, terutama di platform X (sebelumnya Twitter).
Banyak netizen yang mempertanyakan logika perhitungan Dedi, sementara yang lain menyentil kondisi warga Jawa Barat yang saat ini justru berada di bawah kepemimpinannya.
“Sekarang Bapak jadi Gubernur Jabar… kumaha mun rakyat Jabar digaji 10 juta per KK… sanggup teu?” sindir akun @ade745780 dalam cuitannya.
Ada pula yang menilai wacana ini tidak realistis, apalagi jika melihat besarnya beban anggaran dan kebutuhan sektor lain yang harus ditanggung APBD.
“KDM cuma omon-omon. Bagaimana bisa menggaji semua KK di Jakarta Rp10 juta, sedangkan pekerja formal di DKI saja rata-rata cuma digaji Rp5.100.000 sesuai UMR,” tulis akun @RusliyaU.
Sebagian lainnya menilai bahwa janji seperti ini terkesan populis dan hanya retorika politik jelang Pilkada, tanpa perhitungan teknokratis yang matang.
Banyak pihak mendesak agar pemimpin daerah lebih fokus pada solusi konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, penanggulangan pengangguran, serta pemerataan akses pendidikan dan kesehatan.
Janji politik yang bombastis memang bisa memikat perhatian publik, tetapi masyarakat semakin cerdas dalam menilai apakah suatu gagasan benar-benar realistis atau hanya sekadar manuver elektoral.
Dalam konteks demokrasi yang sehat, pemimpin daerah diharapkan berbicara berdasarkan data, kalkulasi yang rasional, dan kepentingan jangka panjang masyarakat—bukan hanya sekadar menggugah sensasi. (did)