SOLOBALAPAN.COM - Desakan pencopotan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara resmi disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Selain itu, forum tersebut juga mengajukan delapan poin tuntutan yang kini menjadi sorotan luas di tengah masyarakat.
Presiden terpilih Prabowo Subianto akhirnya memberikan respons atas tuntutan ini.
Melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, Prabowo menyampaikan sikapnya setelah mengadakan pertemuan di Istana Presiden, Jakarta, pada Kamis (24/4/2025).
Prabowo: Perlu Kajian Mendalam, Tidak Bisa Serta-Merta
Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo sangat menghargai pandangan para purnawirawan, mengingat hubungan emosional yang erat terbentuk selama di lingkungan TNI.
Namun, ia menekankan bahwa sebagai kepala negara, Prabowo tidak bisa serta-merta mengambil keputusan atas seluruh tuntutan tersebut.
“Ada hal-hal yang bukan menjadi domain presiden secara langsung, mengingat sistem ketatanegaraan kita menganut trias politica,” ujar Wiranto.
Wiranto memaparkan tiga alasan utama mengapa Prabowo belum memberikan keputusan tegas:
-
Presiden membutuhkan waktu untuk mempelajari dan mempertimbangkan substansi dari delapan tuntutan tersebut.
-
Beberapa poin menyangkut ranah legislatif dan yudikatif, di luar kewenangan presiden.
-
Keputusan strategis negara tidak boleh diambil hanya berdasarkan tekanan satu kelompok tertentu.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menitipkan pesan kepada masyarakat agar tetap menjaga ketenangan nasional.
Ia mengingatkan pentingnya menghindari kegaduhan politik yang dapat mengancam persatuan bangsa.
“Presiden berharap penjelasan resmi yang nanti disampaikan dapat menurunkan ketegangan. Kita tengah menghadapi tantangan besar, sehingga stabilitas nasional harus dijaga,” kata Wiranto.
Baca Juga: Email Fufufafa Kepergok Terdaftar di 11 Situs Video Esek-esek! Ini Catatannya..
Daftar 8 Tuntutan Forum Purnawirawan TNI
Pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI tersebut ditandatangani oleh lebih dari 300 purnawirawan perwira tinggi, termasuk di antaranya Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Jenderal (Purn) Tyasno Soedarto, dan disetujui oleh Jenderal (Purn) Try Sutrisno.
Berikut daftar delapan tuntutan yang diajukan:
-
Mengembalikan UUD 1945 ke naskah aslinya.
-
Mendukung ASTA CITA dengan pengecualian kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
-
Menghentikan Proyek Strategis Nasional PIK 2 dan Rempang yang dinilai merugikan rakyat.
-
Membatasi masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Indonesia.
-
Menertibkan pertambangan yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat 2 dan 3 UUD 1945.
-
Melakukan reshuffle terhadap menteri yang terindikasi korupsi serta pejabat yang masih loyal kepada Presiden Jokowi.
-
Mengembalikan fungsi utama Polri dalam bidang KAMTIBMAS di bawah Kementerian Dalam Negeri.
-
Mengganti Wakil Presiden melalui mekanisme MPR, dengan dasar bahwa keputusan MK yang meloloskan Gibran dinilai cacat hukum.
Isu Gibran Jadi Sorotan Utama
Dari keseluruhan tuntutan tersebut, desakan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot sebagai Wakil Presiden menjadi yang paling menyita perhatian publik.
Tuntutan ini berakar dari kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai membuka jalan bagi Gibran maju di Pilpres 2024, sehingga memunculkan kritik terkait keadilan konstitusional.
Meski mendapat tekanan, Prabowo menegaskan bahwa semua aspirasi akan dipelajari dengan seksama.
Ia memilih bersikap hati-hati, menjaga prinsip-prinsip konstitusional, menghormati batasan kewenangan, serta memprioritaskan stabilitas nasional sebelum mengambil keputusan penting.
Situasi ini menunjukkan betapa berat tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan Prabowo ke depan.
Tuntutan dari purnawirawan TNI merupakan refleksi dari ketidakpuasan sebagian elemen bangsa terhadap jalannya proses politik belakangan ini. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo