SOLOBALAPAN.COM - Dalam beberapa hari terakhir, perhatian publik tertuju pada sosok di balik kepemilikan Taman Safari Indonesia.
Hal ini mencuat seiring viralnya kesaksian sejumlah perempuan yang mengaku sebagai mantan pemain Oriental Circus Indonesia.
Mereka mengungkap pengalaman pahit selama berada di dunia sirkus, termasuk dugaan kekerasan fisik, eksploitasi ekonomi, hingga perlakuan tidak manusiawi.
Pengakuan tersebut disampaikan secara resmi ke Kementerian Hukum dan HAM.
Dalam laporan tersebut, para pelapor mengklaim bahwa perlakuan tak layak yang mereka alami terjadi di berbagai lokasi pertunjukan, termasuk yang digelar di area Taman Safari.
Lantas siapa sebenarnya pemilik Taman Safari Indonesia?
Berdasarkan informasi yang beredar, Taman Safari Indonesia berada di bawah kepemilikan keluarga Manansang.
Ada empat nama yang dikenal memiliki peranan besar dalam pengelolaan dan pengembangan taman rekreasi tersebut, yaitu Hadi Manansang, Jansen Manansang, Frans Manansang, serta Tony Sumampau.
Keempatnya dikenal luas sebagai sosok penting di balik ekspansi besar Taman Safari Indonesia, yang kini memiliki sejumlah cabang seperti Taman Safari Bogor, Bali Safari & Marine Park, dan Batang Dolphin Center.
Menanggapi ramainya tudingan yang beredar, Tony Sumampau akhirnya angkat bicara dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu, 17 April 2025, di kawasan Cisarua, Bogor.
Dalam pernyataannya, Tony membantah semua tuduhan yang disampaikan oleh para mantan pemain sirkus tersebut.
“Kalau memang itu benar kejadiannya, kenapa baru sekarang dilaporkan? Tahun 1997 saja sudah pernah ada laporan,” ujar Tony dalam konferensi pers tersebut.
Ia juga menantang para pelapor untuk menunjukkan bukti-bukti kuat atas klaim mereka.
Menurutnya, pihak Taman Safari bersikap terbuka terhadap proses hukum dan siap menjalani prosedur yang dibutuhkan untuk meluruskan isu yang kini viral di jagat maya.
Kasus ini pun memantik diskusi luas tentang perlindungan pekerja di sektor hiburan non-formal seperti sirkus.
Banyak pihak mendesak agar penyelidikan dilakukan secara transparan dan tuntas.
Di sisi lain, publik juga menunggu apakah pemerintah dan lembaga hukum akan bertindak cepat menangani laporan ini, mengingat isu ini tidak hanya menyentuh ranah hukum, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo