SOLOBALAPAN.COM – Nama Dadang Kosasih, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dishub Kabupaten Bogor, sempat jadi sorotan usai video dirinya menangis viral di media sosial.
Tangisan itu dipicu polemik dugaan pemotongan uang kompensasi sopir angkot saat Lebaran di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, yang semula dituding berasal dari internal Dishub.
Namun belakangan, fakta mulai bergeser.
Dalam percakapan telepon yang diunggah Kang Dedi Mulyadi di kanal YouTube-nya, sopir angkot bernama Emen Hidayat mengungkap bahwa pihak yang meminta uang sebesar Rp200 ribu per sopir bukanlah Dadang Kosasih atau pihak Dishub.
"Oleh Pak Nandar Pak, Ketua KKSU," kata Emen menjawab pertanyaan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.
KKSU atau Kelompok Kerja Sub Unit disebut Emen sebagai bagian dari struktur di bawah Organda, bukan dari Dinas Perhubungan.
Uang tersebut dipungut setelah penyerahan kompensasi Rp1 juta tunai dan sembako senilai Rp500 ribu yang dilakukan di Cibinong pada Jumat (28 Maret 2025).
Penyerahan kompensasi itu turut disaksikan oleh Dishub Kabupaten, Dishub Provinsi, dan Organda.
Mengetahui fakta ini, Dedi Mulyadi langsung menegaskan agar Emen tidak menyampaikan informasi palsu.
"Sia ulah ngabohong (kamu jangan bohong)," ujar Dedi menegaskan.
Emen pun kembali menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan Dishub dalam pungutan tersebut, dan pihaknya sudah meminta maaf kepada Dadang Kosasih.
"Karunya sia eta batur, Pak Kabid neupi kaceurik (kasihan itu orang Pak Kabid sampai menangis)," tutur Dedi Mulyadi menyayangkan kabar simpang siur yang sempat menyudutkan Dadang.
Namun masalah belum selesai. Video Dadang Kosasih memberi pengarahan kepada para sopir angkot juga sempat viral, diduga berisi arahan soal bagaimana menghadapi pertanyaan dari pihak Gubernur terkait kompensasi dan operasional.
Dalam video lain, Dadang menyebut uang hasil pungutan sebesar Rp11,2 juta telah dikembalikan ke sopir dan menegaskan bahwa persoalan sudah dianggap "clear".
Namun, Dedi Mulyadi sendiri menyatakan kasus ini tetap akan ditindaklanjuti secara hukum, agar ke depan tak ada lagi penyunatan dana bantuan yang sejatinya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat kecil. (lz)
Editor : Laila Zakiya