SOLOBALAPAN.COM - Badan Pengelola Investasi (BPI) telah secara resmi mengumumkan struktur kepengurusan Danantara, yang dibentuk di bawah inisiatif Presiden Prabowo Subianto.
Pengumuman tersebut dilakukan pada 24 Maret 2025, dan melibatkan sejumlah tokoh besar yang akan berperan penting dalam pengelolaan Danantara.
Danantara merupakan lembaga yang bertujuan untuk mengelola investasi strategis di Indonesia.
Dalam struktur kepengurusan yang baru, Rosan Perkasa Roeslani ditunjuk sebagai Chief Executive Officer (CEO), sedangkan Panju Sjahrir dan Dony Oskaria akan menjabat sebagai Chief Investment Officer (CIO) dan Chief Operational Officer (COO), masing-masing.
Sementara itu, Dewan Pengawas akan dipimpin oleh Erick Thohir dan Muliaman Haddad, serta beberapa jajaran kementerian yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo.
Salah satu yang menarik perhatian dalam susunan Dewan Pengarah Danantara adalah adanya dua mantan Presiden Indonesia, yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kedua tokoh ini membawa pengalaman dan wawasan strategis dalam membimbing lembaga tersebut.
Selain itu, ada juga nama besar seperti Ray Dalio, Jeffrey Sachs, Chapman Taylor, Thanksin Shinawatra, dan Helman Sitohang sebagai anggota Dewan Penasihat.
Thanksin Shinawatra, yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand, menjadi sorotan karena rekam jejaknya yang penuh kontroversi, termasuk peranannya dalam konflik politik Thailand dan pengasingan diri setelah kudeta militer pada 2006.
Selain Dewan Penasihat, struktur Danantara juga mencakup Komite Pengawasan dan Akuntabilitas yang terdiri dari ketua PPATK, KPK, BPKP, BPK, Kapolri, dan Jaksa Agung, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi.
Untuk level operasional, ada sejumlah Managing Directors yang mengelola berbagai aspek penting seperti hukum, risiko, keuangan, dan hubungan global.
Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Rosan Roeslani sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara.
Keputusan ini menunjukkan komitmen besar pemerintah untuk menjadikan Danantara sebagai instrumen utama dalam pembangunan nasional, dengan tujuan untuk mengelola aset negara yang mencapai Rp14 ribu triliun.
Danantara diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengelola dividen BUMN, menyetujui restrukturisasi, membentuk holding investasi, serta mengelola penghapusan tagihan aset BUMN.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi yang tinggi, dengan pengelolaan yang dapat diaudit kapan saja untuk memastikan bahwa aset negara dikelola dengan penuh tanggung jawab.
"Peluncuran Danantara hari ini memiliki arti penting karena Danantara bukan sekadar badan pengelolaan investasi. Tapi jadi instrumen pembangunan nasional," ujar Prabowo saat peluncuran di Istana Merdeka, Senin (24/2).
Peluncuran Danantara ini tidak hanya menjadi langkah strategis dalam pengelolaan investasi, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia.
Sebagai lembaga yang mengelola investasi jangka panjang, Danantara berpotensi untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi negara. (lz)
