SOLOBALAPAN.COM - Nama Andhika Permata, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kadis Parekraf) DKI Jakarta, kini semakin menjadi sorotan publik.
Banyak pihak mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk segera mencopotnya dari jabatannya.
Tudingan mulai dari dugaan korupsi hingga penyelewengan anggaran, serta kinerja buruk dalam memimpin Dinas Parekraf, semakin menguatkan desakan tersebut.
Andhika Permata dianggap tidak profesional dalam memimpin Disparekraf DKI Jakarta.
Salah satu kritik utama yang disorot adalah seringnya keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Dinas Parekraf dengan alasan yang tidak jelas.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Jakarta (FM-PJ), Arief, mengatakan bahwa Andhika tidak menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.
"Belum lagi mencuatnya kasus dugaan KKN yang sedang ditangani aparat penegak hukum," kata Arief dalam keterangan tertulisnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani, juga menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja Andhika.
Menurut Rany, Andhika tidak koperatif dengan DPRD dan performanya tidak menunjukkan peningkatan yang berarti.
Hal ini membuatnya dinilai tidak layak untuk terus memimpin Disparekraf DKI Jakarta.
"Dia (Andhika Permata) tidak profesional, performa tidak ada peningkatan, selayaknya diganti dengan yang lebih baik untuk kemajuan SKPD tersebut," ujar Rany, seperti dikutip dari Kilat.com.
Kritik terhadap Andhika tidak hanya terkait kinerjanya, tetapi juga mencuatnya dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi di Dinas Parekraf DKI Jakarta.
Seorang ASN yang bekerja di Dinas Parekraf mengungkapkan praktik otoriter dan diskriminatif yang dilakukan oleh Andhika.
ASN tersebut menggambarkan Andhika seperti seorang "Fir'aun" yang zalim, dengan gaya kepemimpinan yang sangat otoriter dan tidak mendengarkan masukan dari staf dan bawahan.
"Tidak ada masukan staf dan bawahan yang didengarkan. Semua menjadi perintah dengan gaya otoriter seorang Fir'aun," ungkap pegawai tersebut.
Selain itu, Andhika juga diduga terlibat dalam penyelewengan anggaran dalam pengadaan dan tender di Dinas Parekraf.
Terdapat laporan yang menyebutkan bahwa Andhika menggunakan metode pengadaan e-purchasing untuk menghindari proses tender terbuka, yang mempermudahnya untuk menunjuk perusahaan tertentu yang memiliki kedekatan dengannya.
"Jika dicek secara teliti, maka semua pemenang kegiatan di Dinas Parekraf dari pemilihan Abang None, Jakarnaval, Malam Pergantian Tahun Baru, Kegiatan Pameran di Barcelona dll, ujungnya dijalankan oleh orang yang bernama Leo. Yang saya tahu ini adalah bagian dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)," ungkap pegawai tersebut.
Kehebohan lain datang dari rencana Andhika untuk membuat film berjudul *Jakarta Menyala*, yang bertujuan untuk mempromosikan capaian kinerja 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno.
Rencana tersebut terungkap melalui surat yang dikirimkan oleh Andhika kepada Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta, yang meminta fasilitas dari BUMD untuk mendanai pembuatan film tersebut.
"Guna mendukung kelancaran dan juga mempromosikan peran BUMD DKI Jakarta terhadap pembangunan Kota Jakarta, kiranya Saudara berkenan memfasilitasi dukungan para BUMD DKI Jakarta pada pembuatan film dimaksud," tulis Andhika dalam suratnya.
Namun, rencana pembuatan film ini menuai kritik karena tidak ada penjelasan mengenai biaya yang akan digunakan, serta alasan dibalik penggunaan anggaran BUMD untuk kegiatan tersebut. (lz)
Editor : Laila Zakiya