SOLOBALAPAN.COM - Pada Sabtu, 15 Maret 2025, tiga aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melakukan aksi berani dengan menerobos masuk ke dalam ruang rapat tertutup Komisi I DPR di Hotel Fairmont Jakarta.
Aksi ini dilakukan untuk menginterupsi pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang dilaksanakan secara tertutup.
Para aktivis tersebut, termasuk Andrie Yunus, menyampaikan orasi lantang yang menuntut penghentian pembahasan RUU TNI, yang mereka anggap tidak melibatkan transparansi atau partisipasi publik.
Namun, petugas keamanan dengan cepat menarik mereka keluar dan meningkatkan penjagaan di lokasi.
Tujuan utama dari aksi ini adalah untuk menuntut proses legislasi yang lebih terbuka dan transparan dalam pembahasan revisi UU TNI yang dinilai dilakukan secara diam-diam.
Koalisi Masyarakat Sipil, yang didukung oleh KontraS, menilai bahwa revisi UU TNI berpotensi melemahkan profesionalisme militer serta membuka peluang bagi kembalinya dwifungsi TNI, di mana tentara aktif dapat menduduki jabatan sipil.
Mereka juga mengkritik lokasi rapat yang digelar di hotel mewah, yang menurut mereka bertentangan dengan prinsip efisiensi dan keterbukaan dalam demokrasi.
Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, membela keputusan untuk mengadakan rapat tertutup di hotel dengan alasan untuk pembahasan yang lebih intensif melalui metode konsinyering.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada target buru-buru dalam pengesahan RUU TNI, meskipun pembahasan dapat segera diselesaikan jika dianggap cukup.
Meskipun ada penolakan keras dari para aktivis, DPR tetap melanjutkan pembahasan tanpa merespons tuntutan mereka secara langsung.
Lantas siapakah Andrie Yunus?
Nama Andrie Yunus menjadi sorotan setelah aksinya yang berani menerobos rapat tertutup pembahasan revisi UU TNI yang diadakan oleh Komisi I DPR.
Sejak muda, Andrie dikenal vokal dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan transparansi hukum di Indonesia.
Aksi yang dilakukan Andrie Yunus bersama dua aktivis lainnya bukanlah sekadar keberanian tanpa dasar.
Menurutnya, pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan secara tertutup berpotensi membawa kembali dwifungsi ABRI, yang dapat mengancam demokrasi dan melemahkan profesionalisme TNI.
Andrie Yunus merupakan alumni Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan penerima Beasiswa Jentera.
Ia lulus pada tahun 2020 dengan skripsi berjudul “Peran Paralegal dalam Mewujudkan Persamaan di Hadapan Hukum: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 292/PID.SUS/2018/PNJKT.PST”.
Sebelum bergabung dengan KontraS pada tahun 2022, Andrie bekerja di LBH Jakarta sebagai advokat yang fokus pada advokasi hukum publik antara tahun 2019 hingga 2022.
Kini, ia menjabat sebagai Wakil Koordinator Bidang Eksternal di KontraS.
Sebagai advokat HAM, Andrie bukanlah orang baru dalam perjuangan menuntut keadilan.
Ia telah menerbitkan berbagai opini kritis terkait brutalitas polisi, penyimpangan kekuasaan, dan ketidakadilan hukum di Indonesia.
Sertifikasi Advocate License dari PERADI dan keanggotaannya di berbagai organisasi hukum semakin memperkuat dedikasinya di bidang ini.
Setelah aksi yang dilakukan Andrie Yunus, muncul tagar #AndrieYunusBerani dan #StopRUUTNI yang trending di media sosial.
Beberapa pihak mengkritik tindakannya sebagai aksi berlebihan yang bisa mengganggu proses legislasi, sementara banyak tokoh hukum, akademisi, dan aktivis HAM yang mendukungnya.
Mereka menilai aksinya sebagai bentuk demokrasi yang sah, mengingat pentingnya keterbukaan dalam proses legislasi yang mempengaruhi hak-hak rakyat. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo