SOLOBALAPAN.COM - Penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) diperkirakan akan memberikan dampak besar terhadap daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional.
Kebijakan ini berpotensi menciptakan pengangguran semu di kalangan pelamar CPNS dan PPPK 2024 yang sudah menanti penempatan mereka.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengungkapkan bahwa penundaan pengangkatan CPNS selama sembilan bulan (Maret–Oktober 2025) berisiko menyebabkan hilangnya pendapatan sebesar Rp 6,76 triliun.
"Kalau ada sembilan bulan penundaan pengangkatan CPNS, artinya potensi pendapatan per orang ASN yang hilang mencapai Rp 27 juta. Dengan total 250.407 formasi yang dibutuhkan di pusat dan daerah, total pendapatan yang hilang akibat kebijakan ini mencapai Rp 6,76 triliun," ujarnya dikutip dari Jawa Pos, Selasa (11/3/2025).
Hitungan ini mengacu pada rata-rata gaji pokok ASN sebesar Rp 3,2 juta untuk masa kerja 0–3 tahun.
Dari jumlah tersebut, 80 persen dikurangi pajak dan ditambah tunjangan, menghasilkan angka sekitar Rp 3 juta per bulan.
Bhima menambahkan, penundaan ini bukan hanya berdampak pada stabilitas finansial calon ASN, tetapi juga berimbas pada daya beli masyarakat, yang akhirnya bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara nasional.
"Kerugian akibat penundaan pengangkatan CPNS dari Maret hingga Oktober 2025 mencapai lebih dari Rp 6,76 triliun," ujar Bhima.
Situasi ini membuat banyak pelamar CPNS dan PPPK yang sebelumnya telah mengundurkan diri dari pekerjaan lama menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat keterlambatan kebijakan ini.
Baca Juga: Apa itu RW yang Buat Jess No Limit Marah-Marah saat Live Streaming?
Publik kini menanti respons pemerintah terkait dampak ekonomi dari penundaan ini.
Apakah akan ada kompensasi bagi calon ASN, atau percepatan pengangkatan yang lebih awal? Pertanyaan ini masih menggantung di benak jutaan pelamar CPNS-PPPK 2024.
Editor : Nindia Aprilia