SOLOBALAPAN.COM - Kebijakan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 kembali menjadi perbincangan panas di media sosial.
Tagar #TOLAKKEBIJAKANTMTSERENTAK menjadi trending di platform X (Twitter), dengan ribuan warganet menyuarakan kekecewaan mereka terhadap keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan CPNS hingga Oktober 2025 dan PPPK hingga Maret 2026.
Banyak pengguna X yang mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan ini. Salah satu pengguna, @ilufficecream turut bagikan hastag tersebut di X.
"Hidup kami sudah SULIT, jangan persulit lagi dengan kebijakan mendadak ini Pak/Bu."
Pengguna lainnya, @suchatawho, mengkritik kebijakan ini dengan mempertanyakan aspek keadilannya.
"Kalo mau bicara 'adil', adil itu kalau yang cepat ya dicepatin, yang lambat ya dilambatin ga sih?"
Sementara itu, @tias_siswanti menyampaikan kekecewaannya secara emosional.
"Sumpah demi Allah ini udah termasuk dzalim dan tidak ridho dunia akhirat. Beneran kecewa terhadap pemerintah jika memang benar terjadi penundaan pengangkatan CASN 2024 hingga 2026 nanti."
Protes dari para peserta seleksi CPNS dan PPPK 2024 semakin meluas.
Selain petisi yang telah mengumpulkan puluhan ribu tanda tangan di Change.org, warganet kini menggunakan media sosial untuk menekan pemerintah agar segera memberikan kejelasan terkait pengangkatan mereka.
Kritik utama yang dilontarkan adalah dampak ekonomi dan psikologis bagi para peserta yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya demi mengikuti seleksi ASN.
Banyak dari mereka kini berada dalam kondisi tanpa penghasilan tetap, sementara penundaan pengangkatan semakin membuat ketidakpastian bertambah.
Dengan viralnya tagar ini, para peserta berharap pemerintah, khususnya Komisi II DPR RI, KemenPAN-RB, dan BKN, segera memberikan penjelasan dan mempertimbangkan percepatan pengangkatan.
Mereka menegaskan bahwa kebijakan ini harus dievaluasi agar tidak semakin merugikan ribuan calon ASN yang telah berjuang melewati seleksi ketat.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait viralnya protes ini.
Namun, tekanan publik terus meningkat dengan semakin banyaknya suara yang meminta keadilan bagi mereka yang terdampak langsung oleh kebijakan ini.
Editor : Nindia Aprilia