SOLOBALAPAN.COM - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menjadi bahan perbincangan setelah unggahan kontroversial di media sosialnya memicu kemarahan publik.
Akun resmi DJP di platform X yakni @kring_pajak malah menyarankan wajib pajak untuk mengatasi sendiri masalah teknis pada sistem Coretax dengan menggunakan aplikasi Notepad++.
"Hai kak mohon maaf atas ketidaknyamanannya untuk kendala tersebut dapat dicoba dengan coding di Notepad++," tulis akun @kring_pajak, dikutip pada Senin, 3 Maret 2025.
Sontak, unggahan tersebut langsung menuai reaksi keras dari warganet.
Banyak yang mempertanyakan logika di balik tanggapan tersebut, mengingat permasalahan teknis dalam sistem perpajakan seharusnya menjadi tanggung jawab DJP, bukan masyarakat.
Wajib pajak yang sudah membayar pajak malah harus menghadapi kesulitan tambahan untuk memperbaiki sistem yang tidak berjalan dengan baik.
"Gw yang bayar pajak, gw yang lapor pajak, gw juga yang disuruh beresin error di sistem pajak? Luar biasa," tulis akun @ikky_hime dengan nada kesal.
Senada dengan itu, akun @ryujin_red juga menyoroti keganjilan ini. "Kenapa mesti kita yang disuruh beresin masalah Coretax? Mereka digaji tapi malah nyuruh orang," cuitnya.
Banyak warganet yang menganggap tanggapan admin DJP ini sebagai bukti kurangnya kesiapan sistem perpajakan digital di Indonesia. Alih-alih memberikan solusi yang profesional, DJP justru melemparkan tanggung jawab kepada masyarakat.
"Ngapain lo digaji pake pajak rakyat kalau hal gini masih nyusahin rakyat??? @DitjenPajakRI," protes akun @myzonnebloem.
Bahkan, beberapa warganet dengan nada satir menyarankan agar lowongan pekerjaan untuk admin media sosial DJP diisi oleh lulusan teknik informatika, mengingat tanggapan mereka yang meminta masyarakat untuk melakukan coding sendiri.
"Info loker nya: admin sosmed. Requirement-nya: S1 Teknik Informatika," sindir akun @alvansepty.
Sejumlah pihak juga mempertanyakan peran Kominfo dan digitalisasi di tubuh pemerintah yang seharusnya bisa lebih profesional dalam menangani masalah seperti ini.
"Rakyat yang nyetorin pajaknya, rakyat juga yang harus ngodingin sendiri. Mana itu Kominfo digital? Mana asas bersinerginya? Ini ada lembaga pajak malah minta rakyat ngoding sendiri," cuit akun @Note9Pr.
"Udah mah wajib bayar pajak, lah malah suruh ngoding. Manja amat jadi pemerintah," tambah akun @DenCybr.
Hingga berita ini diterbitkan, DJP belum memberikan klarifikasi resmi terkait unggahan tersebut.
Padahal, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya sudah menegaskan pentingnya pelayanan pajak yang lebih ramah dan tidak menyulitkan masyarakat.
"Banyak masyarakat yang takut berurusan dengan pajak. Kita harus memastikan sistemnya ramah, transparan, dan tidak membingungkan," ujar Sri Mulyani dalam sebuah kesempatan.
Publik kini menunggu apakah DJP akan segera memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas layanannya atau justru membiarkan kesalahan komunikasi seperti ini terus berulang. (lz)
Editor : Laila Zakiya