SOLOBALAPAN.COM - Nama Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus salah satu menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kembali menjadi sorotan setelah disertasinya dalam program Doktor (S3) di Universitas Indonesia (UI) menuai kontroversi.
Disertasi yang ia ajukan untuk mendapatkan gelar doktor dari Program Studi Kajian Strategik dan Global (SKSG) UI diduga mengandung pelanggaran akademik, ketidakjujuran dalam pengambilan data, hingga dugaan pencatutan nama organisasi tanpa izin.
Dewan Guru Besar UI (DGB UI) telah mengeluarkan rekomendasi pembatalan disertasi Bahlil, tetapi keputusan akhir masih berada di tangan Rektor UI.
Lantas, bagaimana nasib gelar doktor yang sudah disandang oleh Menteri ESDM ini?
Dewan Guru Besar UI telah melakukan investigasi terhadap proses akademik yang dijalani Bahlil selama menempuh pendidikan doktoralnya.
Berdasarkan risalah rapat tertanggal 10 Januari 2025, ditemukan beberapa pelanggaran serius dalam penyusunan disertasinya, di antaranya:
1. Ketidakjujuran dalam Pengambilan Data
- Data penelitian disertasi Bahlil disebut diperoleh tanpa izin narasumber dan tidak transparan dalam penggunaannya.
- Organisasi Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melaporkan bahwa nama mereka dicatut dalam penelitian Bahlil tanpa izin.
2. Pelanggaran Standar Akademik
- Bahlil diterima dan lulus dalam waktu singkat, yaitu hanya 1 tahun 8 bulan, tanpa memenuhi syarat akademik yang ditetapkan UI.
- Ia diduga mendapat perlakuan khusus dalam proses pembimbingan hingga kelulusan, termasuk perubahan penguji secara mendadak.
3. Potensi Konflik Kepentingan
- Promotor dan kopromotor disertasi Bahlil memiliki keterkaitan profesional dengan kebijakan yang ia atur saat menjabat sebagai pejabat negara.
Selain dugaan ketidakjujuran dalam pengambilan data, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengaku tidak pernah memberikan izin untuk namanya dicantumkan dalam disertasi Bahlil.
JATAM menyatakan bahwa mereka hanya pernah diwawancarai oleh seorang peneliti bernama Ismi Azkya, yang bekerja sebagai Asisten Peneliti di Lembaga Demografi UI.
Mereka tidak menyangka bahwa wawancara tersebut ternyata digunakan dalam disertasi Bahlil tanpa pemberitahuan atau izin.
Saat JATAM menghubungi Ismi Azkya untuk meminta klarifikasi, Ismi justru memblokir kontak mereka, menambah dugaan bahwa ada praktik perjokian akademik yang melibatkan lebih banyak pihak.
JATAM menegaskan bahwa pencatutan nama mereka tanpa izin melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta KUHP yang baru.
Mereka pun menuntut agar seluruh data yang mereka berikan dihapus dari disertasi tersebut.
Dalam hasil rapat DGB UI yang dipimpin oleh Harkristuti Harkrisnowo, lantas direkomendasikan bahwa Disertasi Bahlil harus dibatalkan sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran akademik yang ditemukan.
Jika ingin tetap menyelesaikan program doktoralnya, Bahlil diwajibkan menulis ulang disertasi dengan topik baru sesuai standar akademik UI.
Namun, pelaksanaan sanksi ini masih bergantung pada keputusan Rektor UI, yang hingga kini belum memberikan pernyataan resmi.
Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI, Yahya Cholil Staquf, mengakui bahwa permasalahan terkait disertasi Bahlil berasal dari kekurangan internal UI sendiri.
"Universitas Indonesia meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait Bahlil, mahasiswa Program Doktor SKSG. UI mengakui bahwa permasalahan ini, antara lain bersumber dari kekurangan UI sendiri," kata Yahya dalam pernyataannya.
Dengan adanya rekomendasi pembatalan disertasi, gelar doktor Bahlil Lahadalia kini dalam posisi terancam.
Namun, karena keputusan akhir masih berada di tangan Rektor UI, nasib gelar tersebut masih belum pasti. (lz)
Editor : Laila Zakiya