SOLOBALAPAN.COM – Kelangkaan gas elpiji 3 kg yang terjadi belakangan ini ternyata tidak terlepas dari kebijakan pemerintah, terutama terkait penurunan kuota elpiji bersubsidi.
Anggota Komisi XII DPR, Nevi Zuairina, mengungkapkan bahwa salah satu faktor penyebab kelangkaan ini adalah kebijakan pemerintah yang memangkas kuota elpiji subsidi untuk tahun 2025.
Hal ini dia sampaikan menanggapi kelangkaan gas elpiji yang melanda sejumlah daerah pada Senin, 3 Februari 2025, seperti yang diberitakan oleh Tribunnews.com.
Nevi menilai bahwa pemerintah tidak boleh sekadar membantah adanya kelangkaan gas elpiji, namun harus segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi permasalahan ini.
Salah satu penyebab utama kelangkaan tersebut adalah penetapan kuota yang lebih rendah untuk tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya.
Menurut Nevi, pada tahun 2024, distribusi gas elpiji 3 kg mencapai 414.134 metrik ton, sementara kuota yang ditetapkan tahun ini hanya sebesar 407.555 metrik ton.
Meskipun pemerintah mengklaim adanya kenaikan kuota dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton atau naik 2,1 persen dibandingkan tahun lalu, jumlah tersebut tetap lebih kecil dibandingkan dengan distribusi yang teralisasi tahun sebelumnya.
"Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan energi yang terus meningkat, kebijakan ini berisiko memperburuk kelangkaan di banyak daerah," ujar Nevi.
Selain penurunan kuota, Nevi juga menyoroti masalah pada sistem distribusi elpiji yang masih belum optimal.
Hingga saat ini, terdapat sekitar 259.226 pangkalan resmi Pertamina di seluruh Indonesia, namun akses masyarakat terhadap pangkalan-pangkalan tersebut masih terbatas.
Hal ini menyebabkan banyak warga terpaksa membeli elpiji dari pengecer dengan harga yang lebih tinggi daripada Harga Eceran Tertinggi (HET), yang semakin menambah beban ekonomi masyarakat.
"Saya menekankan bahwa pemerintah harus segera turun tangan untuk mengatasi masalah ini sebelum dampaknya semakin meluas," kata Nevi.
Nevi juga mengkritisi kelangkaan elpiji 3 kg yang terjadi di Jakarta baru-baru ini.
Dia menjelaskan bahwa fenomena tersebut bukan hanya akibat ketidakseimbangan pasokan, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam sistem distribusi dan kebijakan subsidi energi yang perlu segera diperbaiki.
Kelangkaan elpiji 3 kg sangat berdampak pada masyarakat kecil, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada gas bersubsidi untuk kegiatan sehari-hari mereka.
"Kesulitan mendapatkan elpiji membuat mereka harus mencari alternatif yang lebih mahal, sehingga beban ekonomi semakin berat," tambahnya.
Pemerintah diharapkan segera melakukan evaluasi dan perbaikan pada kebijakan subsidi energi dan sistem distribusi agar kelangkaan ini tidak terus berlanjut.
Selain itu, perlu adanya perhatian lebih terhadap masyarakat kecil yang sangat terdampak oleh kebijakan ini, sehingga tidak menambah beban hidup yang sudah berat bagi mereka. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo