SOLOBALAPAN.COM - Arsin bin Sanip, yang menjabat sebagai Kepala Desa Kohod, baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah terlibat perselisihan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid.
Perseteruan ini semakin mencuat seiring dengan munculnya informasi mengenai kekayaan pribadi Arsin, terutama mobil-mobil mewah yang ia miliki, termasuk Jeep Wrangler Rubicon.
Masalah bermula ketika Menteri Nusron Wahid mengumumkan bahwa pihaknya telah membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur (IAM).
Menurut Nusron, HGB tersebut terletak di kawasan pagar laut yang kontroversial.
Dalam sebuah perdebatan yang terjadi, Arsin menjelaskan bahwa titik pagar laut tersebut sebelumnya adalah daratan yang kemudian terendam oleh air laut akibat proses abrasi.
Namun, Nusron dengan tegas menyatakan bahwa tanah yang sudah tidak lagi tampak secara fisik adalah tanah yang dianggap musnah dan layak dicabut sertifikat HGB-nya.
Selain terlibat dalam isu pertanahan, kehidupan pribadi Arsin juga menarik perhatian.
Sosok yang dikenal sebagai Kepala Desa Kohod ini tercatat memiliki sejumlah mobil mewah, termasuk Toyota Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon.
Hal ini membuatnya menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat.
Akun X @bung_madin turut mengomentari kehidupan Arsin dengan menyebutkan bahwa pada sebuah acara hajatan yang digelar selama tiga hari tiga malam pada 20 Mei 2024.
Arsin mengundang grup dangdut Family Group dan memamerkan mobil-mobil mewahnya yang berjejer.
“Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024,” tulis akun tersebut.
Arsin bin Sanip sendiri terpilih menjadi Kepala Desa Kohod pada tahun 2021.
Sebagai Kepala Desa, Arsin kini tengah mendapat sorotan lebih lanjut terkait dengan dugaan penolakannya terhadap rencana pencopotan pagar laut sepanjang 30 kilometer di wilayah Tangerang.
Selain isu tanah dan kehidupan mewah, kepemimpinan Arsin di Desa Kohod terus dipantau oleh banyak pihak, dengan berbagai perspektif yang muncul mengenai dampak kebijakannya terhadap masyarakat setempat. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo