SOLOBALAPAN.COM - Setelah vonis 6,5 tahun penjara dijatuhkan kepada Harvey Moeis atas kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga Rp271 triliun, sorotan publik kini tertuju pada kehidupan keluarganya.
Harvey Moeis, suami selebriti Sandra Dewi, tengah mendekam di penjara, tetapi kedua anak mereka rupanya masih bisa terlihat menikmati liburan di luar negeri.
Sebuah video viral di media sosial, diunggah oleh akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall pada 9 Januari 2025, memperlihatkan kedua anak Harvey Moeis berada di Universal Studios Singapura.
Kedua anak tersebut tampak mengenakan pakaian seragam putih dan celana krem, lengkap dengan topi merah.
Mereka didampingi oleh Kartika Dewi, adik Sandra Dewi, yang terlihat menjaga mereka selama liburan.
Unggahan tersebut langsung memicu reaksi publik yang mempertanyakan bagaimana anak-anak Harvey masih bisa menikmati liburan di tengah sorotan besar atas kasus korupsi sang ayah.
Banyak yang merasa tidak adil mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan Harvey terhadap negara.
Video yang menunjukkan kedua anak Sandra Dewi diduga sedang menikmati waktu liburan di luar negeri itupun banjir komentar dari warganet.
'Kalo.d miskinkan kan gbisa jalan jalan ke luar negeri harusnya sebel liatnya,' tulis akun Instagram @ema_r_santoso.
'Enak banget y bpjs ditanggung pemerintah korupsi triliunan cmn berpa taun doang ntar paling eksis lagi di dunia enterteiment masih bnyak yg bela,' sambung @za_nadhiya1306.
'Emang perlu banget sanksi sosial. Bukan gw kejem ya ke anak kecil, tp lu harus tau cil kelakuan bapak lu,' tambah @tpyendi.
Kasus ini semakin kontroversial setelah fakta mencuat bahwa Harvey Moeis dan Sandra Dewi terdaftar sebagai penerima BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran).
Pasangan selebriti yang dikenal dengan gaya hidup mewah ini ternyata menikmati fasilitas BPJS yang dibiayai oleh APBD DKI Jakarta sejak 2018.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengonfirmasi bahwa keduanya terdaftar dalam segmen PBPU Pemda, dengan iuran Rp42 ribu per bulan yang sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah.
Kasus ini memunculkan pertanyaan besar tentang keadilan dan integritas sistem hukum di Indonesia.
Banyak pihak mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap bantuan sosial dan memastikan bahwa fasilitas tersebut hanya diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan. (lz)
