SOLOBALAPAN.COM - Bantuan sembako yang diberikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada korban banjir di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen.
Pasalnya, tas biru bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran” dengan gambar Istana Wakil Presiden menimbulkan berbagai reaksi, dari yang menganggapnya sebagai tindakan mulia hingga yang melihatnya sebagai bagian dari strategi pencitraan politik untuk Pilpres 2029.
Dalam berbagai unggahan di media sosial, tas bantuan yang mencantumkan nama Wakil Presiden dengan jelas ini memicu perdebatan sengit.
Sejumlah tokoh, seperti pengamat media sosial Jhon Sitorus, tokoh NU Gus Umar, dan pendakwah Hilmi Firdausi, menilai langkah ini kontroversial dan menimbulkan pertanyaan etika dalam penggunaan dana negara untuk kepentingan pribadi pejabat.
Pengamat media sosial Jhon Sitorus menilai langkah Gibran tersebut lebih berkaitan dengan upaya kampanye dini untuk Pilpres 2029 ketimbang semata-mata membantu masyarakat yang terdampak banjir.
Jhon Sitorus mengaitkan tindakan Gibran dengan kebiasaan yang dilakukan oleh ayahnya, Presiden Joko Widodo, yang pada masa pemerintahannya sering membagikan sembako dengan tas berwarna merah dan putih bertuliskan "Bantuan Presiden".
Namun, menurut Jhon, meski keduanya sama-sama menggunakan dana APBN, tujuan di balik langkah Gibran lebih mengarah pada pencitraan pribadi demi kepentingan politik.
“Sama-sama menggunakan APBN. Tapi dulu tujuannya benar-benar membantu, sekarang tujuannya kampanye dini demi Pilpres berikutnya (2029),” ujar Jhon di akun X-nya.
Ia juga mengkritik perubahan identitas bantuan pemerintah dari waktu ke waktu, yang kini lebih menekankan pada personalisasi program pemerintah.
Pada era 1990-an, bantuan dari pemerintah hanya diberi label 'Bantuan Negara', sementara pada era 2010-an, bantuan tersebut berubah menjadi 'Bantuan Presiden Republik Indonesia'.
Kini, di 2024, dengan label 'Bantuan Wapres Gibran', bantuan tersebut dianggap semakin memperjelas adanya nuansa pencitraan politik.
Jhon menambahkan, "Orang yang tamak dan rakus akan kekuasaan tidak pernah merasa bersalah sekalipun salah. Dia tidak memahami prinsip dasar etika dan moral. Apapun yang dilakukannya selalu dianggap benar."
Kritik terhadap Gibran juga datang dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Gus Umar, yang mempertanyakan etika dalam penggunaan nama pribadi pejabat untuk bantuan pemerintah.
Menurut Gus Umar, selama lima tahun Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjabat, tidak pernah ada bantuan yang menggunakan nama pribadinya.
Ia mempertanyakan, “5 tahun Kiayi Ma'ruf jadi wapres gak pernah ada bantuan pakai tas bertulis ‘Bantuan Wapres Ma'ruf Amin'. Klu ada etiknya mustinya pakai tulisan bantuan presiden atau bantuan pemerintah."
Pendakwah Hilmi Firdausi pun mengangkat isu serupa, dengan mempertanyakan dasar hukum yang membolehkan penggunaan nama pribadi pejabat dalam bantuan yang bersumber dari dana negara.
Ia menulis di media sosialnya, “Ok, biar ga dibilang nyinyir, adakah UU atau peraturan yg mengatur hal ini? Kalau memang diperbolehkan oleh UU, ya sudah. Kecuali bicara etika, ini lain cerita...”
Bantuan yang diberikan oleh Gibran, yang berisi bahan pokok seperti beras, minyak goreng, teh, gula, dan biskuit, diberikan di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, yang terendam banjir akibat luapan Kali Ciliwung.
Ketinggian air yang mencapai 2 meter menyebabkan banyak rumah tergenang, dan bantuan sembako ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan warga di sana. (lz)
Editor : Laila Zakiya